Indeks Kasus Baiq Nuril

Putusan MA terhadap kasus Baiq Nuril dan Syafruddin Temanggung dinilai janggal oleh sebagian pihak. KY persilakan masyarakat mengajukan laporan.

Bamsoet meyakini Presiden Joko Widodo mengetahui ketidakadilan yang dialami Baiq Nuril dan akan memberikan amnesti. 

MA menolak PK Baiq Nuril, korban pelecehan seksual verbal yang merekam pelecehan terhadapnya.

Alasan Wakil Ketua Komisi I DPR tidak merevisi pasal karet di UU ITE karena masa tugasnya selesai pada September 2019.

Pemberian amnesti kepada Nuril bisa jadi yuresprudensi dalam penegakan hukum ke depan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menanti Baiq Nuril datang untuk mengadukan kasusnya dan akan membantu mempertimbangkan langkah hukum usai PK di Mahkamah Agung.

Menkumham Yasonna H Laoly mendukung amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, karena menyangkut perempuan korban kekerasan korban lainnya.

Baiq Nuril masih dalam perlindungan LPSK dan mendapatkan layanan pemenuhan hak prosedural dan bantuan psikososial.

Ombudsman RI menyebut, peninjuan kembali bisa dilakukan lebih dari satu kali. Ia mengacu kepada putusan Antasari Azhar dalam putusan nomor 34 tahun 2013 yang dikeluarkan hakim konstitusi.

Komnas Perempuan merasa prihatin di kasus Baiq Nuril, sebab aturan tersebut belum cukup dipahami oleh Mahkamah Agung.

Komnas Perempuan meminta Jokowi beri amnesti kepada Baiq Nuril sebagai langkah khusus sementara atas keterbatasan sistem hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Sejarah mencatat, Presiden Sukarno pernah memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang terlibat gerakan PRRI/Permesta.

Mahkamah Agung (MA) mempersilakan pihak Baiq Nuril mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi karena pihak yang akan memberi pendapat dan pertimbangan adalah DPR.

Jubir MA membenarkan bahwa MA telah menerbitkan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Namun dalam kasus Baiq Nuril ia diposisi sebagai terdakwa perempuan dan bukan sebagai korban.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan memberiksan amnesti terhadap Baiq Nuril, korban pelecehan seksual.

Baiq Nuril, terpidana kasus UU ITE akan menemui Menkumham Yasonna Laoly untuk membahas pengajuan amnesti ke Presiden Jokowi.

Ombudsman menilai ada potensi maladministrasi di putusan PK Baiq Nuril. Putusan itu dinilai telah mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Ninik menilai MA mengabaikan Peraturan MA No 3/2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, dalam mengadili kasus Baiq Nuril.

Tim kuasa hukum Baiq Nuril sering berkomunikasi dengan Kantor Staf Presiden terkait permohonan amnesti kepada Jokowi. 

Jokowi didesak untuk memberikan amnesti bagi Baiq Nuril tanpa menunggu permohonan.