Indeks Kasus Baiq Nuril

Frasa “kesusilaan” dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE sama sekali tidak didefinisikan dalam UU ITE Tahun 2008 maupun revisi UU ITE tahun 2016.

Baiq Nuril Maknun resmi bebas dari hukuman UU ITE setelah menerima Keputusan Presiden (Keppres) nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti dari Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyatakan, jika RUU PKS sudah disahkan, kasus Baiq Nuril tidak akan menjadi rumit dan berlarut-larut. 

Kuasa hukum Baiq Nuril menuturkan surat amnesti akan langsung diambil ke Istana Negara. Ia pun telah berkomunikasi dengan pihak Istana Kepresidenan untuk bisa mengambil langsung dan juga sekaligus menemui Jokowi.

Jokowi resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) amnesti bagi Baiq Nuril. Terpidana kasus UU ITE ini akhirnya bebas.

Kuasa Hukum Baiq Nuril berharap, Presiden Jokowi menyerahkan langsung amnesti kepada Baiq Nuril sebagai simbol keadilan untuk rakyat.

Presiden Jokowi mengaku akan menandatangani surat amesti Baiq Nuril paling lambat Selasa pekan depan. 

Komnas Perempuan meminta pemberian amnesti untuk Baiq Nuril menjadi momentum memperbaiki sistem penegakan hukum dan peradilan di Indonesia.

Baiq Nuril berharap agar tidak ada lagi korban pelecehan seksual yang dikriminalisasi.

DPR akhirnya menyetujui surat amnesti Presiden Jokowi bagi terdakwa kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril setelah Komisi III DPR RI menyetujuinya secara aklamasi.

Komisi III DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas hasil amnesti Presiden Jokowi untuk Baiq Nuril.

Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun diharapkan jadi momen perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam kekerasan seksual.

Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut kasus pelecehan seksual secara verbal terhadap Baiq Nuril. 

Pemberian amnesti bagi Baiq Nuril sejalan dengan program keempat Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni peningkatan perlindungan perempuan.

Komisi III DPR RI setuju Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. 

Rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril disetujui dalam rapat pleno Komisi III DPR RI. 

Fraksi Partai Golkar memberikan sinyal menyetujui amnesti yang diberikan Presiden Jokowi terhadap terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril.

Baiq Nuril didampingi Rieke Dyah Pitaloka akan ikut memantau rapat di Komisi III DPR terkait pengajuan amnestinya dari Presiden Jokowi.

Terkait pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril, Komisi III DPR RI akan mendenagrkan pandangan fraksi-fraksi di DPR hari ini, Selasa (23/7/2019).

Komisi III DPR RI menjadwalkan Selasa (23/7/2019) besok untuk memulai rapat membahas permohonan pertimbangan Presiden Jokowi harus memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.