Indeks Jual Beli Jabatan

KPK menyita sejumlah uang dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Mungkinkah ia terlibat dalam kasus yang menyeret Romahurmuziy?

Mahfud MD bicara soal jual beli kursi rektor di sejumlah kampus Islam. Aktivis antikorupsi meminta KPK menindaklanjutinya.

Menurut BPN, kasus jual beli jabatan di kementerian ini bukan karena partai politik. Melainkan dari sistem perekrutan dan penempatan yang tidak sesuai.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah meminta agar presiden tak lagi memilih menteri agama dari kader politik, agar tak terjadi konflik kepentingan.

Ia mengatakan harusnya pemerintah tidak perlu intervensi tentang pemilihan rektor perguruan tinggi dan fokus saja pada hal yang lebih pokok.

"Sejak pagi ini, 20 Maret 2019, penyidik berada di Gresik untuk melakukan penggeledahan di satu lokasi, yaitu Kantor Kementerian Agama Gresik."

Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi menyebutkan uang yang ada di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin adalah honor selama menjabat.

KPK tidak menutup kemungkinan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag.

Pukat UGM menilai, OTT Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Romahurmuziy menambah panjang daftar kasus korupsi yang terjadi di Kemenag.

KPK melakukan penggelahan di Kantor Kementerian Agama dan Kantor PPP. Penggeledahan dilakukan untuk menyelidiki keterlibatan Romi dalam kasus dugaan jual beli jabatan.

Kementerian Agama akan menjadikan kasus OTT ini sebagai peringatan keras bagi seluruh ASN.

Kementerian Agama segera memberhentikan pegawai yang terlibat dalam peristiwa OTT oleh KPK.

Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka bersama dua pegawai Kementerian Agama. 

PPP menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum terkait pengakuan Romahurmuziy yang dijebak dalam OTT KPK.

KPK memiliki wewenang untuk mengevaluasi sistem manajemen pengelolaan ASN Pemprov DKI Jakarta. Dalam waktu akan dekat KPK akan mengevaluasinya.

Keduabelas orang tersebut kebanyakan berasal dari lingkungan Pemkab Bekasi, ulai dari sekretaris daerah, kepala dinas, hingga PNS.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka GR [Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Dari kasus Cirebon, KPK mengidentifikasi dugaan adanya tarif-tarif yang berbeda untuk pengisian jabatan tertentu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Saya minta maaf kepada masyarakat Nganjuk dan saya harus hormati proses hukum," kata Taufiqurrahman saat keluar dari gedung KPK.

Salah satu saksi di sidang lanjutan kasus korupsi suap promosi jabatan dengan terdakwa Bupati Klaten Nonaktif Sri Hartini mengatakan pemberian duit pelicin terkait kenaikan jabatan di Klaten sudah menjadi tradisi.