Indeks Joko Widodo

Pidato Jokowi sebagai Presiden RI 2019-2024 mengungkapkan lima hal yang akan menjadi prioritas pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Acara pelantikan Presiden-Wakil Presiden 2019-2024 digelar dalam Sidang Paripurna MPR RI pada Minggu siang, 20 Oktober 2019.

Download foto resmi presiden dan wakil presiden RI 2019-2014, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin bisa dilakukan di situs web Kementerian Sekretariat Negara.

Puan Maharani mengatakan Jokowi sebaiknya memilih menteri yang bisa bekerja sama.

Para ahli hukum mengatakan sebaiknya Jokowi mengeluarkan perppu ketimbang mengupayakan legislative review. Salah satu alasannya adalah perkara waktu.

Gibran Rakabuming Raka awalnya tidak ingin berpolitik. Setelah bapaknya menang pilpres kedua kali, tiba-tiba dia mantap menyatakan sikap ingin ikut dalam Pilkada 2020.

Peneliti LSI memprediksi tingkat kepuasan terhadap Jokowi bakal anjlok jika Perppu KPK tidak segera diterbitkan.

Hanya 12,9 persen dari sampel LSI yang menyatakan tidak setuju Perppu menjadi jalan keluar.

Menristekdikti bilang Jokowi tidak sepakat dengan demo mahasiswa. Jokowi meminta mahasiwa kembali belajar.

Nasir mengancam akan mengeluarkan SP2 untuk rektor yang menggerakkan mahasiswa demo. Dia bahkan melarang mahasiswa demo.

Jokowi tidak menuntaskan kasus Tragedi Trisakti. Karena itu dia dianggap tidak pantas menyandang gelar Putera Reformasi.

Ribuan mahasiswa di berbagai kota, seperti Jakarta, Jogja, Bandung, Purwokerto dan lainnya hari ini menggelar demonstrasi menolak RUU KUHP, revisi UU KPK dan sejumlah RUU bermasalah lainnya.

KPK meminta Jokowi lebih berhati-hati memilih menteri setelah Imam Nahrawi jadi tersangka. Sementara ahli hukum berharap Jokowi minta saran dulu ke KPK sebelum menunjuk menteri.

Pasal penghinaan Presiden itu multitafsir. Karena itu yang terjadi terhadap Majalah Tempo bisa terulang jika RKUHP disahkan.

Bagi aktivis antikorupsi, keberatan Jokowi terhadap revisi UU KPK hanya demi menenangkan para pendukungnya.

ICW menilai Jokowi mengingkari janjinya memberantas korupsi karena setuju merevisi UU KPK.

Selama pemerintahan Jokowi, DPR tercatat beberapa kali mengusulkan revisi UU KPK. Meski sempat ditunda pembahasannya sejak 2015, setidaknya ada tiga draf revisi UU KPK yang sempat muncul.

Para inisiator revisi UU KPK dari partai pendukung pemerintah. Pengamat menyebut ada "kepentingan tertentu" di balik itu.

Pikap Esemka Bima 1.2 dan Esemka Bima 1.3 diperkenalkan langsung oleh Jokowi. Harganya Rp110an juta.

Sri Bintang Pamungkas dilaporkan ke polisi karena mengajak masyarakat Indonesia menjatuhkan Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 nanti.