tirto.id - Presiden Joko Widodo ternyata sepaham dengan Menpokophukam Wiranto terkait demonstrasi mahasiswa. Keduanya meminta para pelajar di kampus tidak lagi berdemonstrasi.
Pernyataan Jokowi disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.
“[Presiden] mengajak mahasiswa untuk dialog dengan baik. Tidak turun ke jalan, tapi kembali ke kampus masing-masing,” kata Nasir di halaman Istana Negara Jakarta, Kamis (26/9/2019), setelah bertemu Jokowi.
Baginya demonstrasi itu bukan cara yang baik. Yang baik adalah dialog. “Cara yang baik karena mereka orang akademik, punya intelektual yang baik.” Dia juga menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik.
Salah satu yang dituntut mahasiswa ke Jokowi adalah pembatalan revisi UU KPK dengan mengeluarkan Perppu. Tapi Jokowi enggan menuruti itu. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan sebaiknya yang tidak setuju terhadap peraturan itu menggungat saja ke Mahkamah Konstitusi.
Nasir bilang dia akan mengumpulkan para rektor menundaklanjuti permintaan Jokowi. Dia bahkan bilang akan ada sanksi terhadap rektor-rektor “yang mengerahkan mahasiswanya turun ke jalan.”
“Sanksi keras ada dua: bisa SP1, SP2,” katanya.
Sikap Jokowi bertolak belakang dengan Yenny Wahid, anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid. Dia mengapresiasi aksi mahasiswa. Dia juga bilang semestinya aksi itu “jadi refleksi bagi elite politik.”
Demonstrasi mahasiswa terjadi di banyak tempat, termasuk di Jakarta dan Yogyakarta sejak awal pekan lalu. Demo berujung ricuh. Aparat bertindak represif. Mereka bahkan mengintimidasi wartawan yang meliput.
Tapi mahasiswa tidak akan surut. Ketua BEM UI Manik Marganamahendra mengatakan mereka akan "mengawal terus isu ini."
(Revisi Jumat 27 September pukul 11:52: sebelumnya kami menulis Manik akan menggelar demonstrasi lagi pada 30 September karena dia bilang "kami masih akan terus mengawal karena paripurnanya tanggal 30 September." Tapi Jasmine Umi Safira, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi BEM UI 2019, mengatakan "pengerahan aksi massa itu tidak benar").
