tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap Presiden Joko Widodo memilih menteri "memiliki kapabilitas, bisa bekerja sama," dan "bisa menjalankan semua program presiden."
Hal ini katakan di Jakarta, Selasa (15/10/2019), seperti dikutip dari Antara.
Puan mengatakan begitu bukan berarti hendak mengintervensi Jokowi. Ia sadar betul kalau pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.
Jokowi belum memutuskan apa pun terkait siapa pembantunya lima tahun ke depan. Namun spekulasi sudah bermunculan, termasuk masuknya kader Gerindra--partai yang sebelumnya oposisi--ke kabinet.
Bagi puan "Gerindra bukan bermanuver." Tapi, katanya, "sebagai silaturahmi yang dilakukan partai yang tadinya berseberangan untuk bersama-sama membangun bangsa."
Jokowi mengaku baru akan fokus untuk menyusun kabinet yang akan mendukung pemerintahannya kelak setelah pelantikan, yang rencananya pada 20 Oktober nanti.
"Dilantik saja belum. Nanti kalau sudah pelantikan kita bicara soal kabinet," kata Jokowi.
Berbeda dengan periode pertama tahun 2014 lalu, kali ini Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menentukan menteri. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Meski begitu KPK berharap "yang ditunjuk presiden adalah orang-orang yang punya rekam jejak yang bagus."
