Indeks Jiwasraya

16 orang saksi yang telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung meliputi mantan pejabat dan pejabat Jiwasraya.

Rizieq mendukung Andre Rosiade yang juga anggota Komisi VI DPR RI itu untuk mengawal kasus Jiwasraya.

Kementerian BUMN akan melakukan holdingisasi terhadap Jiwasraya, yang berpotensi akan menghasilkan dana segar atau cash flow sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun.

Rencana pembentukan Pansus Jiwasraya dikhawatirkan akan sarat kepentingan politis dan menjadi ajang saling tuding antarlembaga terkait.

Jiwasraya diketahui meraih sejumlah penghargaan, sebelum akhirnya masalah gagal bayarnya terungkap.

Kejaksaan Agung memanggil Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral, Tbk Heru Hidayat, dalam perkara Jiwasraya, tapi Benny mangkir.

Kejaksaan Agung fokus penanganan perkara dugaan korupsi Jiwasraya.

Dengan dibentuk pansus, diharapakan akar persoalan kasus Jiwasraya dapat diungkap secara terbuka ke publik.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai pembentukan Pansus Jiwasraya sangat penting dilakukan.

Dasco mengatakan salah satu fraksi yang mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya adalah Fraksi Partai Gerindra.

10 orang yang dicekal berinisial  HR, DH, HP, NZ, DW, GL, GR, HD, BT dan AS. 

Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengatakan manajemen lama pernah memindahkan aset finansial dari obligasi pemerintah ke instrumen investasi saham dan reksa dana.

Manajemen lama Jiwasraya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian saat melakukan investasi.

Hexana Tri Sasongko mengatakan, Rp5,4 triliun aset finansial Jiwasraya pada instrumen saham dan reksa dana tak bisa dilikuidasi.

Jiwasraya pernah membeli saham perusahaan Erick Tohir, Mahaka senilai Rp14,9 miliar pada 2014

Mantan Dirut Jiwasraya, Hendrisman Rahim menjadi satu dari sepuluh nama yang dicekal Kejaksaan Agung terkait kasus Jiwasraya. 

Kejaksaan Agung akan memanggil 10 orang yang dicekal dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Asuransi Jiwasraya pekan depan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberi sinyal kalau pencekalan ini mengarah pada status tersangka. 

Menurut Erick kasus-kasus hukum akan ditangani Kejaksaan, sedangkan yang berkaitan dengan korporasi akan diambil alih pemerintah.

Moeldoko menyatakan tidak akan melindungi Eks Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo dari jeratan hukum.