Indeks Jht

Said juga memastikan bahwa aksi demo buruh yang rencananya akan digelar besok resmi dibatalkan setelah mendengar keputusan pemerintah soal JHT.

Said mengatakan akan menyampaikan usulan tersebut secara resmi kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Hingga Maret sudah ada lebih dari 35 ribu pekerja yang terkena PHK mencairkan JKP.

BPJS Ketenagakerjaan Subang, berjanji akan melakukan investigasi internal atas kasus bobolnya dana milik peserta JHT.

Prancis harus naikkan usia pensiun untuk ekonomi negara. Indonesia dengan hadiah penduduk usia muda, kondisi ekonominya belum membanggakan.

Kemnaker masih menyerap aspirasi dari serikat buruh dan stakeholder terkait revisi Permenaker soal JHT.

Ida Fauziyah mengatakan revisi Permenaker 2 Tahun 2022 akan mengembalikan ketentuan klaim JHT sesuai Permenaker 19 Tahun 2015.

Sambil menunggu revisi Permenaker 2/2022 selesai, aturan pencairan JHT dikembalikan pada aturan yang lama.

JHT merupakan program jangka panjang yang diberikan secara berkala sebelum penerima memasuki masa pensiun.

Jokowi minta pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dipermudah, khususnya bagi pekerja yang terkena PHK.

BP Jamsostek memastikan dana JHT yang dikelola akan terus mendapatkan hasil pengembangan investasi meski sudah tidak aktif sebagai peserta BP Jamsostek.

Menaker Ida memastikan aturan JHT tetap dilanjutkan setelah dialog dengan serikat buruh dan dewan jaminan sosial.

JKP dinilai tidak bisa menjadi solusi atas kekisruhan klaim JHT. Sebab keefektifan JKP belum diketahui bagi kesejahteraan pekerja.

Airlangga mengklaim, melalui JKP buruh ter-PHK justru akan mendapatkan manfaat lebih baik daripada klaim sebelumnya (JHT).

Aturan JHT baru bisa dicairkan di usia 56 tahun menuai pro kontra. Kemnaker berencana melakukan dialog dan menyosialisasikan peraturan tersebut.

KSPI menyebut puluhan ribu buruh akan turun ke jalan dan berdemo di depan Kementerian Ketenagakerjaan jika aturan baru Permenaker tidak dicabut.

Sekjen OPSI Timboel Siregar menjelaskan bahwa Permenaker yang baru itu sudah sesuai dengan Pasal 35 & 37 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Cara mengklaim dana BPJS Ketenagakerjaan secara online dan syarat-syaratnya

Kemenaker berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT masih relevan.