Indeks Industri Tembakau

Konsumen dinilai akan kesulitan mengidentifikasi mana produk tembakau yang legal dan ilegal.

Kebakaran gudang tembakau PT Sadana Arif Nusa di Bondowoso diduga akibat korsleting listrik sempat membuat warga panik.

Selain berkontribusi terhadap PDB RI, Industri Hasil Tembakau menciptakan lapangan kerja yang memperkuat sistem ekonomi nasional yang inklusif.

Prevalensi perokok di Jepang dan Swedia menurun setelah kedua negara membuka akses ke produk bebas asap sebagai alternatif lebih baik bagi perokok dewasa.

Produk bebas asap terbukti lebih baik bagi perokok dewasa, tetapi edukasi dan kolaborasi lintas sektor masih dibutuhkan untuk memberi pemahaman ke publik.

Dampak positif dari inovasi produk bebas asap terhadap bisnis perhotelan, kafe, dan restoran dipaparkan dalam Konferensi Technovation: Smoke-Free by PMI.

Nikotin adalah senyawa kimia yang umum ditemukan pada tembakau, efek utamanya membuat tembakau bersifat adiktif, bukan secara langsung menyebabkan kanker.

Melalui kawasan industri hasil tembakau ini, ia berharap dapat menarik produsen-produsen rokok ilegal untuk berproduksi secara resmi.

Di Giovanni menekankan, sebagian besar zat berbahaya yang timbul dari tembakau disebabkan oleh proses pembakaran, bukan karena kandungan nikotinnya.

“Kapan pun ada inovasi, pasti ada skeptisisme dan perdebatan. Itu hal baik. Tapi, keduanya tidak boleh menghambat adopsi inovasi,” ungkap Tomasso.

Apindo khawatir kehadiran PP 28 tahun 2024 bisa berdampak lebih buruk daripada COVID-19.

Mukhamad Misbakhun menilai perlindungan pemerintah terhadap pekerja padat karya seperti industri tembakau masih sangat minim.

GAPPRI melayangkan surat permohonan kepada Presiden Jokowi agar meninjau ulang RUU Kesehatan Omnibus Law.

DPR akan berupaya mengeluarkan pasal terkait tembakau dari RUU Kesehatan, atau setidaknya membatalkan penyetaraan tembakau dengan narkotika.

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mendorong agar pemerintah memperhatikan seluruh aspek dalam menyusun kebijakan soal tembakau.

Revisi PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak mendesak dilakukan.

Gulat Manurung mengakui, gerakan kampanye negatif dan intervensi lembaga-lembaga asing terhadap komoditas sawit dan tembakau membuat petani tertekan.

Susiwijono Moegiarso menilai, revisi PP 109/2012 akan mengganggu iklim usaha industri hasil tembakau (IHT). Sehingga berpotensi merugikan penerimaan negara.

AMTI menyayangkan pemerintah tidak melibatkan pelaku industri hasil tembakau (IHT) dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012.

Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau sudah mencapai Rp77,7 triliun rupiah, atau 48,9 persen dari target di 2019.