Indeks Industri Tembakau

Di Giovanni menekankan, sebagian besar zat berbahaya yang timbul dari tembakau disebabkan oleh proses pembakaran, bukan karena kandungan nikotinnya.

“Kapan pun ada inovasi, pasti ada skeptisisme dan perdebatan. Itu hal baik. Tapi, keduanya tidak boleh menghambat adopsi inovasi,” ungkap Tomasso.

Apindo khawatir kehadiran PP 28 tahun 2024 bisa berdampak lebih buruk daripada COVID-19.

Mukhamad Misbakhun menilai perlindungan pemerintah terhadap pekerja padat karya seperti industri tembakau masih sangat minim.

GAPPRI melayangkan surat permohonan kepada Presiden Jokowi agar meninjau ulang RUU Kesehatan Omnibus Law.

DPR akan berupaya mengeluarkan pasal terkait tembakau dari RUU Kesehatan, atau setidaknya membatalkan penyetaraan tembakau dengan narkotika.

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mendorong agar pemerintah memperhatikan seluruh aspek dalam menyusun kebijakan soal tembakau.

Revisi PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak mendesak dilakukan.

Gulat Manurung mengakui, gerakan kampanye negatif dan intervensi lembaga-lembaga asing terhadap komoditas sawit dan tembakau membuat petani tertekan.

Susiwijono Moegiarso menilai, revisi PP 109/2012 akan mengganggu iklim usaha industri hasil tembakau (IHT). Sehingga berpotensi merugikan penerimaan negara.

AMTI menyayangkan pemerintah tidak melibatkan pelaku industri hasil tembakau (IHT) dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012.

Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau sudah mencapai Rp77,7 triliun rupiah, atau 48,9 persen dari target di 2019.

Pemerintah Indonesia masih juga belum serius membahas pengendalian tembakau, menurut aktivis Koalisi Warga Untuk Jakarta Bebas Asap Rokok, Abdillah Ahsan.

Sepanjang 2018, penerimaan cukai rokok mencapai Rp153 triliun, meningkat dari 2017 sebesar Rp147 triliun.