Indeks Indef

Ekonom INDEF menilai, pelemahan rupiah belakangan ini sudah "lampu merah". Pemerintah harus mendorong pejabat menukarkan aset Dolar ke Rupiah.

Penerapan kebijakan B20 untuk PSO dan non-PSO dinilai sulit terlaksana secara maksimal dalam waktu dekat.

Pemerintah diminta bersiap menghadapi risiko kebijakan pembatasan 900 komoditas impor diperkarakan di WTO.

OJK diminta merelaksasi regulasi mengenai FinTech, terutama untuk mempermudah pengurusan perizinan.

Ekonom INDEF menyebut fintech di Indonesia mampu meningkatkan PDB setiap tahunnya sekitar Rp25,97 triliun.

INDEF ungkapkan beberapa kelemahan proyek infrastruktur pemerintahan era Presiden Jokowi.

"Terus maksudnya utang yang mana? Harus spesifik dong, proyek yang mana, surat utangnya seri mana, tenornya berapa? Jadi menurut saya, itu yang masih miss dari Prabowo-Sandiaga, dimana sekarang (programnya) masih berupa jargon," ujar Bhima

Kenaikan target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2019 diduga berkaitan dengan upaya memperbesar anggaran program-program populis di tahun politik.

"Sebenarnya kan yang menjadi problem krusial itu memang ekonomi," kata Direktur INDEF Enny Sri Hartati.

Eko Listiyanto mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dalam APBN akan meleset.

Menurut penilaian Indef, kriteria ideal cawapres 2019 harus memahami dengan betul masalah ekonomi sekaligus mampu mengeksekusinya.

Menurut INDEF, yang harus dibereskan oleh Gubernur BI adalah stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi agar tetap rendah.

Faktor yang mempengaruhi kesimpangsiuran informasi TKA adalah lemahnya pengawasan TKA di daerah.

Bhima menduga, pembatalan 14 Proyek Strategis Nasional akan dialihkan untuk kebijakan-kebijakan yang lebih populis.

Pengamat Indef meminta pemerintah jujur soal utang Indonesia.

"Sejauh ini, 3 tahun terakhir dimana nilai utang kita secara signifikan meningkat, produktivitas tidak kunjung meningkat," kata peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus.

Nilai tukar rupiah diprediksi akan terus melemah hingga Maret tahun ini.

Kunjungan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde ke Indonesia memang kecil kemungkinan berkaitan dengan utang. Tapi, IMF kemungkinan bisa mempengaruhi sejumlah kebijakan pemerintah di sektor keuangan.

Di tengah konsumsi rumah tangga yang diperkirakan stagnan, peningkatan inflasi dan kualitas ekspor rendah, pemerintah kemungkinan besar sulit memenuhi target pertumbuhan pada 2018.

BPKN mengusulkan pemerintah tidak mengenakan biaya isi ulang karena pembayaran non-tunai bertujuan untuk efisiensi dan memperkenalkan sistem perbankan kepada masyarakat.