Indeks Indef

Kondisi ekspor yang belum mampu tumbuh optimal juga berkontribusi terhadap pertumbuhan rupiah saat ini.

Rusli meminta para kandidat Pilpres memperhatikan masalah anggaran pendidikan yang dinilainnya kurang efektif.

Indonesia dinilai sebagai salah satu negara berkembang dengan tingkat risiko terpapar krisis moneter yang terendah. Tapi, apakah Indonesia benar-benar aman dari risiko krisis?

Bank Indonesia diminta tidak hanya mengandalkan cadangan devisa untuk menahan laju pelemahan rupiah. 

Ekonom INDEF menilai, pelemahan rupiah belakangan ini sudah "lampu merah". Pemerintah harus mendorong pejabat menukarkan aset Dolar ke Rupiah.

Penerapan kebijakan B20 untuk PSO dan non-PSO dinilai sulit terlaksana secara maksimal dalam waktu dekat.

Pemerintah diminta bersiap menghadapi risiko kebijakan pembatasan 900 komoditas impor diperkarakan di WTO.

OJK diminta merelaksasi regulasi mengenai FinTech, terutama untuk mempermudah pengurusan perizinan.

Ekonom INDEF menyebut fintech di Indonesia mampu meningkatkan PDB setiap tahunnya sekitar Rp25,97 triliun.

INDEF ungkapkan beberapa kelemahan proyek infrastruktur pemerintahan era Presiden Jokowi.

"Terus maksudnya utang yang mana? Harus spesifik dong, proyek yang mana, surat utangnya seri mana, tenornya berapa? Jadi menurut saya, itu yang masih miss dari Prabowo-Sandiaga, dimana sekarang (programnya) masih berupa jargon," ujar Bhima

Kenaikan target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2019 diduga berkaitan dengan upaya memperbesar anggaran program-program populis di tahun politik.

"Sebenarnya kan yang menjadi problem krusial itu memang ekonomi," kata Direktur INDEF Enny Sri Hartati.

Eko Listiyanto mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dalam APBN akan meleset.

Menurut penilaian Indef, kriteria ideal cawapres 2019 harus memahami dengan betul masalah ekonomi sekaligus mampu mengeksekusinya.

Menurut INDEF, yang harus dibereskan oleh Gubernur BI adalah stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi agar tetap rendah.

Faktor yang mempengaruhi kesimpangsiuran informasi TKA adalah lemahnya pengawasan TKA di daerah.

Bhima menduga, pembatalan 14 Proyek Strategis Nasional akan dialihkan untuk kebijakan-kebijakan yang lebih populis.

Pengamat Indef meminta pemerintah jujur soal utang Indonesia.

"Sejauh ini, 3 tahun terakhir dimana nilai utang kita secara signifikan meningkat, produktivitas tidak kunjung meningkat," kata peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus.