"Sejauh ini, 3 tahun terakhir dimana nilai utang kita secara signifikan meningkat, produktivitas tidak kunjung meningkat," kata peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus.
Kunjungan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde ke Indonesia memang kecil kemungkinan berkaitan dengan utang. Tapi, IMF kemungkinan bisa mempengaruhi sejumlah kebijakan pemerintah di sektor keuangan.
Di tengah konsumsi rumah tangga yang diperkirakan stagnan, peningkatan inflasi dan kualitas ekspor rendah, pemerintah kemungkinan besar sulit memenuhi target pertumbuhan pada 2018.
BPKN mengusulkan pemerintah tidak mengenakan biaya isi ulang karena pembayaran non-tunai bertujuan untuk efisiensi dan memperkenalkan sistem perbankan kepada masyarakat.
Ekonom INDEF menuturkan, pengenaan biaya saldo e-money bisa menjadi disinsentif, terlebih menjelang penerapan elektronifikasi 100 persen pembayaran jasa tol pada 31 Oktober 2017.