tirto.id - Kunjungan Direktur Pelaksana Dana Moneter International (IMF) Christine Lagarde ke Indonesia memunculkan banyak spekulasi mengenai pengaruhnya ke perekonomian dalam negeri. Sebagian pihak bahkan khawatir kunjungan Lagarde berkaitan dengan kucuran utang baru dari IMF ke Indonesia.
Namun, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai kecil kemungkinan kunjungan Lagarde ke Indonesia berkaitan dengan utang.
Indonesia memang sempat menerima kucuran utang dari IMF senilai 9,1 miliar dolar AS saat terjadi krisis moneter 1998. Namun, utang tersebut telah dilunasi pada 2006 saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
“Tapi memang yang perlu dicermati adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa jadi bakal inline (selaras) dengan IMF, yang kaitannya dengan liberalisasi jasa keuangan,” ucap Bhima saat dihubungi Tirto pada Rabu (28/2/2018).
Bhima berpendapat ada kemungkinan IMF memberikan saran ke pemerintah Indonesia mengenai sejumlah kebijakan ekonomi yang bisa berpengaruh untuk jangka panjang. Kemungkinan itu muncul karena pada tahun ini ada Gubernur Bank Indonesia baru yang terpilih.
“Lalu (saran IMF bisa juga) terkait kepemilikan asing di industri perbankan maupun rupiah yang dilepas di pasar bebas,” kata Bhima.
Meskipun demikian, Bhima justru menilai rencana Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, pada Oktober 2018, bisa membawa dampak positif. Menurut dia, pemerintah bisa memanfaatkan forum tersebut untuk mencari investor baru dalam pembiayaan infrastruktur.
“Jadi bukan kasih utang. Tapi (pertemuan) IMF ini lebih sebagai broker, sekaligus mempromosikan Indonesia,” ujar Bhima.
Kunjungan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde ke Indonesia akan berlangsung 8 hari. Dia datang sejak awal pekan ini. Lagarde sempat menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi dan melakukan “blusukan” bersama ke Pasar Tanah Abang. Lagarde juga menyempatkan singgah di Yogyakarta sebelum menuju Bali untuk meninjau lokasi Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018.
Kedatangan Lagarde dan keputusan menunjuk Bali sebagai tuan rumah pertemuan tahunan pada 8-14 Oktober 2018 sempat memancing spekulasi bahwa IMF sedang merayu Indonesia untuk berutang lagi.
Menanggapi spekulasi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah membantahnya secara tegas.
“Di media sosial ada yang bertanya, ‘Apakah Lagarde mau memberikan pinjaman?’ Saya jawab tidak,” ucap Sri Mulyani di Hotel Fairmont, Jakarta pada Selasa (27/2/2018) kemarin.
Menurut Sri Mulyani, kunjungan Lagarde malah dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyampaikan sejumlah kemajuan yang telah dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sri Mulyani berharap pengalaman pemerintah selama ini bisa menjadi rujukan bagi IMF untuk diterapkan di negara-negara lain mitra lembaga itu.
“Kita tidak takut dilihat karena kita negara besar. Kita tahu apa yang ingin kita tuju, dan kita belajar dari sendiri dan dunia. Kita tunjukkan itu kepada Lagarde,” kata Sri Mulyani.
Dalam kunjungannya, Lagarde memang sempat memuji sejumlah pencapaian Indonesia. Pemerintah Indonesia dinilainya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 40 persen serta meningkatkan angka harapan hidup sebesar 6 persen dalam dua dekade terakhir. Dia juga memuji penerapan sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
