tirto.id - Pemerintah terus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terutama di luar Jawa.
Tujuannya, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah-wilayah itu.
Namun, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo DP Irhamna mengatakan, wilayah KEK beberapa di antaranya masih jauh dari pelabuhan. Padahal pemerintah perlu mendekatkan KEK ke pelabuhan agar pengangkutan barang logistik bisa lebih mudah.
"Kita ada 12 KEK, tapi yang beroperasi baru empat. Ketika saya coba cek, problemnya adalah jarak ke pelabuhan. Kalah kita belajar dari China, dari tahun 80an sudah bikin KEK dan semuanya ada di pinggir laut coastal area untuk mengurangi biaya logistik," jelas dia saat diskusi Tantangan Mendorong Pertumbuhan dan Menarik Investasi di Tahun Politik, di Gedung Nafaro, Pejaten Timur, Jakarta Selatan Kamis (7/2/2019).
Sebagai informasi, saat ini Pemerintah Indonesia telah mengembangkan 12 KEK namun baru empat yang beroperasi yaitu KEK Sei Mangkei-Sumatera Utara, KEK Tanjung Lesung-Banten, KEK Palu-Sulawesi Tengah dan KEK Mandalika-Nusa Tenggara Barat.
Sementara 8 KEK lainnya yaitu KEK Tanjung Api-api di Sumatera Selatan, KEK Morotai di Maluku Utara, KEK Bitung di Sulawesi Utara, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kalimantan Timur, KEK Sorong di Papua, KEK Arun Lhokseumawe di Aceh, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, serta KEK Galang Batang di Bintan, masih dalam proses pembangunan.
"Kalau tidak dekat pelabuhan susah. Land price, proses pembentukan KEK itu ternyata bisa dari pemda. Jadi ini menarik karena daerah-daerah ingin berlomba-lomba bikin KEK sendiri," pungkas Ariyo.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
