Indeks Ibu Kota

CORE meminta pemerintah memastikan agar masyarakat tetap mendapat manfaat dari pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

"Kalau sekarang kan kita masih harus cari LPG buat masak, di ibu kota ini tidak boleh lagi masak pakai LPG," Bambang.

Mudradjad Kuncoro menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih banyak dinikmati oleh mereka yang masuk golongan kaya.

Polisi mengatakan ada 58 ribu aparat gabungan TNI dan Polri yang mengamankan objek vital seperti kantor KPU, Bawaslu, Istana Negara, MPR/DPR, Mahkamah Konstitusi sentra ekonomi dan kedutaan besar.

Sejumlah ahli tata kota mengingatkan risiko yang terjadi akibat ibu kota baru sepi dari aktivitas masyarakat. 

Selain merencanakan pembangunan ibu kota baru, Bappenas juga merancang pengembangan 10 kawasan metropolitan di Jawa dan luar Jawa.

Real Estate Indonesia meminta kelonggaran kepada pemerintah dalam proses pembangunan di Ibu Kota Baru, terutama pengadaan tanah.

Bappenas menyatakan pemerintah berencana mengalokasikan anggaran Rp30,6 triliun dari APBN untuk pembangunan ibu kota baru. 

Tsamara Amany berharap ibu kota baru memiliki banyak ruang terbuka hijau, gedung ramah lingkungan dan sarana transportasi umum yang memadai.

Menurut Bambang Brodjonegoro, salah satu keuntungan memindahkan ibu kota ke kawasan tengah RI adalah memudahkan pemerintah membentuk birokrasi yang menjangkau semua wilayah. 

Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal menilai pemerintah sebaiknya tak buru-buru mempublikasikan nama-nama wilayah calon ibu kota yang baru.

Pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis, ekonomi, keuangan yang berskala regional Asia Tenggara dan internasional.

Pertama, biaya pemindahan ibu kota diestimasikan sebesar Rp466 triliun atau sekitar 32,9 miliar dolar AS. Sementara skenario kedua, biayanya diperkirakan mencapai sekitar Rp323 triliun atau 22,8 miliar dolar AS.

Berdasarkan kajian Bappenas, ada tiga alternatif pemindahan ibu kota negara. Salah satunya ialah memindahkan ibu kota ke luar Jawa.

Indonesia bisa meniru Malaysia yang ibu kotanya tetap di Kuala Lumpur, tetapi administrasi pemerintahan berpusat di Putrajaya.

Fadli Zon menganggap wacana pemindahan ibu kota itu akan tenggelam dengan sendirinya.

Fithra Faisal Hastiadi meragukan pemindahan ibu kota bisa memunculkan pusat ekonomi baru dan pemerataan pembangunan.

Bhima Yudistira memperkirakan 3 masalah bisa muncul di lokasi ibu kota yang baru. Tiga masalah itu adalah tingginya laju inflasi, ketimpangan ekonomi dan peningkatan kriminalitas.

Menurut Bhima, dampak pembangunan infrastruktur ini bakal hanya dirasakan oleh masyarakat di lokasi ibu kota baru dan bakal kurang berdampak pada perekonomian nasional.

Pemindahan ibu kota bisa gagal jika dianulir pemerintahan yang memenangkan Pemilu 2024.