Ibu Kota Pindah, Gerindra Tanyakan Asal Sumber Pendanaan

tirto.id - Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade menyayangkan langkah pemerintah pusat untuk yang memutuskan Ibu KOta pindah ke Kalimantan.

Andre juga mengatakan, kondisi keuangan RI tak cukup untuk membiayai pemindahan Ibu Kota, hal ini tentu bukan solusi dari perkembangan Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang Ibu Kota baru. Bapak Presiden Jokowi, dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan Ibu Kota baru yang menelan biaya sekitar Rp466 triliun," kata kepada Tirto, Kamis (1/8/2019).

Kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja, kata dia, dalam 5 tahun ke depan dapat membuat pemerintah memilih jalan pintas, yaitu menerbitkan surat utang dengan bunga tinggi.

"Jika diasumsikan, utang naik Rp466 triliun, maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38,7 persen," ucap dia.

Ia juga mengatakan, opsi kedua yang bisa dilakukan untuk memenuhi program pindah Ibu Kota yaitu melalui penugasan BUMN. Ia mengatakan, hal tersebut akan menjadi beban bagi keuangan BUMN.

"Itu akan menjadi beban, sedangkan proyek pemindahan Ibu Kota bukan proyek komersil, karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik. Di sini ada resiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar," ungkap dia.

Menurut dia, jika bukan ditutup dari utang dan penugasan ke BUMN, kemungkinan skema lain lewat tukar guling bangunan lama kementerian lembaga yang ada di Jakarta. Tapi menurut dia, hal itu tidak masuk akal.

"Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa, kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru," ujar dia.

Andre Rosiade juba menjelaskan, kondisi ekonomi negara tengah sedang melemah, dengan indikaotr pengangguran meningkat. Kemydian, daya beli masyarakat turun dan ada ancaman PHK, karena kondisi ekonomi yang sulit ini.

"Jika rencana ini terus dipaksakan, maka pilihannya sangat mungkin pemerintah Bapak [Jokowi] bisa meminta pinjaman ke Cina. Melihat opsi yang akan diambil dari contoh di atas, berutang ke Cina sangat mungkin dilakukan," kata dia.