Indeks Ibadah Haji

Waktu tunggu haji di Indonesia kini sudah sangat panjang, bisa lebih dari 10 tahun. Jumlah yang ingin naik haji semakin banyak, kuota tidak bertambah secara linier. Inilah yang menyebabkan orang mencari alternatif jalan untuk bisa menunaikan Rukun Islam kelima ini.

Sebanyak lima warga Filipina ditetapkan menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen 177 Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai calon jemaah haji (calhaj). Modus pelaku yakni dengan cara memanfaatkan paspor asli Filipina untuk para WNI yang akan berangkat haji ke Arab Saudi melalui Filipina dengan mencantumkan data palsu.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mendorong jemaah haji Indonesia untuk menggunakan layanan pengaduan tentang layanan penyelenggaraan ibadah haji baik melalui “call center” maupun “whatsapp/sms center”. Ketua PPIH Ahmad Dumyati Basori menyatakan layanan tersebut adalah bagian dari mata rantai upaya kita untuk mendekatkan jemaah kepada para petugas dan untuk mengumpulkan pengaduan.

Pemerintah Arab Saudi merancang gelang elektronik khusus untuk merekam identitas jemaah haji. Penggunaan gelang ini dilakukan untuk menghindari tragedi tewasnya jemaah akibat berdesak-desakan.

Sejumlah 139 WNI calon haji yang berangkat secara ilegal dari Filipina sudah diserahkan ke KBRI Manila. Sementara itu, sisa WNI yang lain masih akan diperiksa sebagai saksi.

Sekitar 27.620 orang jamaah haji Indonesia mulai memadati Kota Mekkah, Arab Saudi, jelang puncak ibadah haji.

Jemaah haji kloter I akan diberangkatkan pada Selasa (9/8) pagi.

Pemerintah Arab Saudi mencabut larangan dua tahun kunjungan terhadap jamaah haji dari Sierra Leone yang diberlakukan akibat krisis Ebola, dan mengalokasikan 800 tempat bagi mereka.

Kementerian Agama (Kemenag) RI berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji, antara lain dalam bidang katering, bimbingan manasik haji, transportasi, dan penginapan sebagai upaya meningkatkan persentase kepuasan layanan haji hingga 84 persen. Pada 2015, data statistik menunjukkan angka kepuasan layanan haji sebesar 82,69 persen.

Presiden Joko Widodo mempermudah birokrasi yang berkaitan dengan Ibadah Haji dan Umroh dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Keppres ini bersifat ketetapan Presiden, sehingga tidak butuh sinkronisasi dengan kementerian terkait.

Pembongkaran jembatan semi permanen pada tempat tawaf (mataf) yang melingkari Ka'bah tidak mengganggu pelaksanaan ibadah umrah. Pasalnya, hanya wilayah yang dilepas dan terdapat alat berat yang disterilkan dari lalu lalang jamaah.