Indeks Hukum

Habiburokhman berdalih, doorstop berbicara soal perkara dapat berdampak luar biasa pada penanganan perkara.

Alex mengeklaim, kantor audit bisa melakukan audit kerugian negara dan sudah diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Alex mengatakan, OTT memang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi terminologi tertangkap tangan sudah diatur di KUHP.

Dengan menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK, Sahbirin Noor bisa memberikan penjelasan yang bisa saja dapat meringankan hukumannya nanti.

Benny Mamoto menilai perlunya memperbaiki komunikasi antara Dewas KPK dengan pimpinan.

Benny menilai, OTT seperti operasi penangkapan narkoba, tetapi penindakan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkotika sementara OTT KPK tidak.

Hakim menyetujui menghadirkan Tom Lembong dalam sidang praperadilan, besok. Namun, kehadirannya hanya boleh dilakukan secara online via aplikasi zoom.

Yusril menegaskan terpidana mati narkoba Mary Jane hanya dibawa kembali ke Filipina dan menjalani hukuman di Filipina.

Dalam suratnya, Tom Lembong menjelaskan soal kronologi pemeriksaan dan penahanannya, serta alasannya selalu tersenyum.

Menurut Mirwazi, penyidik KPK kerap melakukan pelanggaran karena menggeledah rumah orang dengan sesuka hati.

Korban dianiaya lantaran dituduh mencuri uang Rp700 ribu. Simak selengkapnya.

Mary Jane masuk dalam daftar terpidana mati yang akan dieksekusi pada April 2015 di Nusakambangan.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023, hingga kini berkas perkara Firli Bahuri belum dilimpahkan ke kejaksaan. Benarkah tak ada kendala? 

Revisi UU KPK pada 2019 melucuti sejumlah kewenangan lembaga antirasuah itu hingga membuatnya tumpul. Itulah tantangan nyata bagi para calon pimpinan baru.

Mayjen Hariyanto menegaskan komitmen TNI untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

Agun Gunandjar mengungkapkan dirinya diperiksa untuk dua tersangka baru dalam korupsi E-KTP, tapi KPK membantah.

Dijual dengan harga Rp3,5 juta per gram, produsen hashish di Bali bisa raup untung hingga Rp1,5 triliun.

KPK tidak menutup peluang menjemput Sahbirin Noor dengan surat perintah jika tidak memenuhi panggilan pemeriksaa kedua pada Jumat (22/11/2024) mendatang.

Johanis mengeklaim OTT yang dilakukan KPK itu tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hanya sebatas tradisi yang bisa dihapuskan.

Nasruddin mengatakan Kemenag mengelola dana yang besar sehingga KPK diminta untuk memberikan pandangan dalam pengelolaan keuangan tersebut.