Indeks Harun Masiku

Ketua KPK Firli Bahuri berharap kepala daerah dari PDIP memegang teguh pakta integritas antikorupsi yang baru saja ditandatangani.

MAKI meminta KPK proses hukum tanpa kehadiran (in absentia) terhadap Harun Masiku, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai persidangan.

ICW menyebut KPK dibekali peralatan canggih sehingga menangkap Harun Masiku seharusnya bukan merupakan perkara sulit.

Jubir KPK minta siapa saja yang mengetahui keberadaan Harun Masiku segera melapor ke aparat hukum, bukan cuma beropini di ruang publik.

Dalam Kongres Polisi Kriminal Internasional di Wina, Interpol didirikan tanpa segregasi kultural dan ideologi.

"Bagi ICW, Harun Masiku akan sulit tertangkap jika komposisi Pimpinan KPK masih seperti saat ini."

Kata Karyoto, pihaknya bingung menangkap Masiku karena posisinya di luar negeri & masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

Polri sengaja meminta kepada Interpol untuk tidak mempublikasikan nama Harun Masiku dalam situs web berisi daftar buronan internasional. 

Harun Masiku sudah berstatus DPO sejak Januari 2020 dan hingga kini KPK belum berhasil menangkapnya.

Komjen polisi Firli Bahuri diduga telah mengincar puluhan pegawai KPK untuk disingkirkan sebelum 'tes wawasan kebangsaan'.

KPK selama 2020 ini masih punya utang menangkap 7 DPO tersangka kasus korupsi, salah satunya politikus PDIP Harun Masiku.

Vonis enam tahun penjara terhadap eks anggota KPU Wahyu Setiawan lebih rendah dibanding tuntutan yang diajukan JPU KPK yakni 8 tahun penjara.

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengajukan justice collaborator. KPK menolaknya karena merasa ia tidak memenuhi syarat.

Wahyu Setiawan dinilai JPU KPK terbukti menerima suap sebesar Rp600 juta dari kader PDI-Perjuangan Saeful Bahri dan Rp500 juta dari Sekretaris KPUD Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Perpanjangan cekal Harun Masiku selama 6 bulan ke depan atau sampai Januari 2021.

Jaksa KPK menilai sudah mendapatkan kesaksian yang cukup untuk membuktikan bahwa Wahyu Setiawan benar menerima suap dari Saeful Bahri dan Harun Masiku.

Berkas perkara Wahyu baru dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum KPK.

Kehadiran Harun Masiku menjadi penting lantaran merupakan kunci untuk menyibak akar persoalan tindakan korupsi tersebut.

Meski berkas perkara satu tersangka siap disidangkan, KPK masih belum menunjukkan keseriusannya menangkap Harun Masiku.

Hakim menolak permohonan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang meminta KPK mentersangkakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto.