Indeks Harun Masiku

Pencegahan Harun Masiku telah berakhir sejak 13 Januari 2021 dan belum ada pengajuan baru dari KPK sehingga Harun Masiku bisa ke luar negeri.

KPK menggunakan telepon genggam Hasto Kristiyanto untuk pencarian buron, Harun Masiku.

Meski begitu, KPK tidak bisa membuka informasi terkait hal itu kepada masyarakat.

Surat DPO terbaru tersebut merupakan pembaharuan dari surat yang diterbitkan pada 2020 lalu.

Maruarar Sirait gelar sayembara tangkap Harun Masiku berhadiah Rp8 Miliar. Bagaimana caranya?

Asep berharap, sayembara Maruarar Sirait bisa membuat masyarakat lebih perhatian dan mau membantu untuk menangkap Harun Masiku yang buron sejak 2020 itu.

Alih-alih menjelaskan apakah ada kaitannya penyitaan HP milik Hasto dengan penyadapan Harun Masiku, KPK malah mengimbau Harus Masiku menyerahkan diri. 

Mobil tersebut ditemukan di sebuah apartemen di Jakarta pusat dan sudah terparkir 2 tahun.

Hasto Kristiyanto mengaku tidak mengetahui keberadaan DPO Harun Masiku.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku belum mendapatkan surat panggilan pemeriksaan lagi dari KPK.

Alexius Akim diperiksa terkait dugaan suap PAW DPR yang terjadi di Kalimatan Barat saat dia ikut dalam Pemilu Legislatif 2019. 

Alexius Akim malah bercerita kegagalan dirinya menjadi anggota DPR RI pada 2019 karena dipecat sepihak oleh PDIP. 

Pencarian Harun Masiku masih berlanjut, kali ini KPK memeriksa kembali Wakyu Setiawan dan Saeful Bahri.

Eks komisioner KPU Wahyyu Setiawan mengeku dicecar 15 pertanyaan terkait keberadaan Harun Masiku.

Sebagai penerima suap dari Harun Masiku, Wahyu Setiawan telah dijatuhi hukuman dan telah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023.

KPK mencegah staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, bepergian ke luar negeri.

Praswad minta KPK tak hanya meriksa tokoh politik yang diduga terlibat, tapi juga pimpinan KPK yang diduga turut menghalangi pencarian Harun Masiku.

Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Tim hukum PDIP menilai, aksi penyidik KPK Rossa dalam menggeledah rumah kader PDIP, Donny Tri Istiqomah melanggar etik.

Penyidik KPK belum mengembalikan buku catatan milik sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.