Indeks Hakim Mk

Masa jabatan Hakim Konstitusi Maria Farida akan habis pada Agustus 2018.

Ketua MK meminta Presiden Jokowi untuk mencari pengganti Maria Farida yang akan habis masa jabatannya.

Busyro Muqoddas menyarankan pemerintah, MA dan DPR membentuk Pansel untuk memilih calon Hakim MK yang akan diusulkan oleh tiga lembaga negara tersebut.

Ketua MK Arief Hidayat untuk kali kedua dijatuhi sanksi karena, lagi-lagi, kasus pelanggaran etik. 

"Kami mendapat informasi sudah ada laporan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Jadi sebaiknya kita tunggu proses di Dewan Etik tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Dewan Etik MK segera memanggil pelapor dan sejumlah anggota DPR terkait dengan kasus lobi politik Arief Hidayat.

Keraguan terhadap proses uji kelayakan dan kepatutan bermula dari dugaan Arief melakukan lobi kepada anggota DPR.

Pertemuan dilakukan di Hotel Ayana Midplaza.

Dugaan lobi Arief Hidayat sebelum fit proper test di DPR merebak. Keputusan DPR untuk meloloskan Arief menimbulkan prasangka publik.

Keputusan Komisi III menunjuk Arief Hidayat sebagai hakim MK dianggap akan menurunkan citra MK.

"Jadi nantinya pak Arief kalau jadi ketua dia menjamin panitia hak angket ini akan tetap berjalan," kata Ahmad.

Arief Hidayat menolak berkomentar lebih jauh terkait lobi-lobi yang dilakukan untuk memuluskan uji kelayakan dirinya sebagai hakim MK.

9 fraksi di DPR RI menyetujui Arief Hidayat sebagai hakim MK.

Pencalonan kembali Arief Hidayat sebagai hakim MK mendapat sorotan dari publik. Bagaimana rekam jejak Arief sebagai Ketua MK selama ini?

Fraksi Gerindra merasa posisi Arief Hidayat sebagai calon tunggal hakim MK tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

KPK optimistis Hakim MK yang baru dilantik Saldi Isra mampu bersikap independen dan menjaga integritas.

"Presiden sudah memutuskan calon hakim Mahkamah Konstitusi setelah dilapori oleh Pansel, ada beberapa calon. Kemudian dipilih satu," kata Staf Khusus Presiden Johan Budi.

Tiga orang pejabat Bea dan Cukai dipanggil KPK terkait kasus suap di Mahkamah Konstitusi. Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Basuki Hariman.

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta oleh sejumlah pihak, termasuk Kontras, untuk menggunakan pengawas eksternal agar pemilihan hakimnya bisa menghasilkan orang yang kredibel dan tak korup.

Masih ada lima hakim MK yang hingga kini molor menyampaikan LHKPN. KPK ingatkan lagi para hakim MK untuk segera melaporkan kekayaan mereka.