Indeks Hakim Mk

Sampai Jumat malam (24/5/2019) sekitar pukul 20.00 WIB, 327 permohonan gugatan sengketa pemilu didaftarkan ke MK. 

Hakim Konstitusi terpilih Aswanto akan meminta pendampingan KPK untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilu 2019 mendatang.

Pengumuman seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi ditunda hingga 12 Maret 2019. Komisi III berdalih akan reses dan masih ada sisa waktu jabatan hakim MK.

Ketua DPR menyebut yang bisa memastikan calon hakim MK bebas dari kepentingan politis hanya Tuhan.

Enny Nurbaningsih diangkat menjadi Hakim MK menggantikan Maria Farida Indrati yang sudah memasuki masa pensiun.

"Memang ada yang minta dari pansel untuk meminta informasi tentang rekam jejak dari para calon hakim MK itu, ya kita sedang lakukan pendalaman, kita akan cermati," kata Prasetyo.

Hingga Selasa siang (10/7/2018), MK telah menerima permohonan 28 perkara sengketa hasil Pilkada 2018.

"Iya [pertemuan Pansel MK dengan pimpinan KPK]. Ini sudah di KPK," kata Anggota Pansel Hakim MK Zainal Arifin Mochtar.

Empat organisasi buruh, yakni KPBI, KASBI, KSBSI dan Sindikasi mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap pasal 73, pasal 122 huruf l dan pasal 245 UU MD3.

Pansel akan menyerahkan nama-nama kandidat Hakim MK yang lolos seleksi kepada Presiden Joko Widodo pada akhir Juli 2018.

Usai resmi dilantik sebagai Ketua MK, Anwar Usman menilai jabatan barunya tersebut merupakan ujian dari Tuhan.

Maria berharap hakim yang terpilih bisa membawa amanah dan mengembalikan harkat MK.

Anwar Usman resmi terpilih jadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru menggantikan Arief Hidayat. Ia punya segudang pengalaman, termasuk rekam jejak kontroversial.

Rapat Pleno Hakim Konstitusi sepakat tak sertakan Arief Hidayat dalam pemilihan Ketua MK.

Arief Hidayat dinilai bukan sosok negarawan seperti yang disyaratkan di UU No 24/2003 tentang MK karena terbukti dua kali melanggar etik.

Menurut Jokowi, persoalan pelanggaran etik yang melibatkan Arief Hidayat merupakan wilayah kewenangan MK.

Arie Hidayat dinilai tidak pantasi jadi hakim MK karena sudah melakukan dua kali pelanggaran kode etik.

Arief Hidayat dinilai tidak layak kembali menjabat sebagai hakim MK karena telah menerima dua sanksi pelanggaran etik.

Menurut Juru Bicara Presiden Johan Budi, nama-nama kandidat pengganti Hakim MK Maria Farida, yang akan diusulkan oleh pemerintah, masih digodok.

"Siapa pun [Pengganti Hakim MK Maria Farida] yang akan ditunjuk pasti melalui pansel," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.