Indeks Hakim Mk

Hakim menyarankan pemohon mencantumkan teori yang berhubungan dengan pengujian formal serta perkembangannya.

Beberapa pihak menilai penghargaan Jokowi untuk para hakim MK adalah intervensi. Hakim pun diminta mengembalikan itu.

Beberapa pihak memilih menggagalkan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, ketika yang lain memilih jalanan. Sebagian pesimistis itu akan berhasil.

Masyarakat akan menggugat Cipta Kerja ke MK. Masalahnya, kans untuk menang relatif kecil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor.

MK telah meniadakan sidang uji materi UU selama pandemi COVID-19 dan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini merupakan yang pertama dilakukan sejak pandemi pada awal Maret 2020.

Pansel hakim MK telah menyerahkan tiga nama kepada Jokowi. Siapakah ketiga nama tersebut?

MK memutuskan 21 perkara sengketa hasil Pileg 2019 di panel 3 tidak dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian.   

Tiga panel hakim masing-masing diketuai hakim Anwar Usman,  I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto

Majelis hakim MK menilai dalil Kubu Prabowo-Sandiaga, soal dugaan bahwa kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri terkait dengan politik uang di Pilpres 2019, tidak bisa diterima.  

Menurut Hakim MK, lembaganya tidak hanya menegakkan keadilan prosedural.

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi. Latar belakang mereka beragam akibat mekanisme pengusulannya.

Veri Junaidi menilai hakim MK telah memiliki putusan atas sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, karena mengeluarkan jadwal pembacaan putusan pada Kamis (27/6/2019) siang. 

BW menyebut hakim MK tidak netral karena memberikan pandangannya soal situng. Tapi bagi pengajar hukum tata negara, itu tidak masalah.

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan, situng KPU bukanlah penentu perolehan suara, namun penghitungan manual secara berjenjang. 

I Dewa Gede Palguna menegur kuasa hukum 02 karena dianggap meminta ahli teknologi informasi, melakukan hal di luar rencana pemaparannya.

KPU menyebut jumlah DPT akhir nasional sebanyak 192.866.254 pemilih.

Saksi dari kubu Prabowo-Sandiaga mendadak meminta izin untuk buang air kecil di tengah sidang sengketa hasil Pilpres 2019 berlangsung di Mahkamah Konstitusi. 

Agus Maksum, saksi untuk Prabowo-Sandi, kurang menjawab pertanyaan dengan baik. Dia bahkan sempat mengubah keterangan.

KK palsu itu, kata Agus, terindikasi dari kode penomoran yang tak wajar. Menurut Agus hasil temuannya ada lebih dari satu juta KK manipulatif, dan sebanyak 117 ribu ia dapati berasal dari empat kabupaten yakni Banyuwangi, Majalengka, Magelang dan Bogor.

LPSK menyebut informasi tentang adanya ancaman ke hakim MK itu belum tentu benar.