Indeks Hakim Mk

MK memutuskan 21 perkara sengketa hasil Pileg 2019 di panel 3 tidak dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian.   

Tiga panel hakim masing-masing diketuai hakim Anwar Usman,  I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto

Majelis hakim MK menilai dalil Kubu Prabowo-Sandiaga, soal dugaan bahwa kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri terkait dengan politik uang di Pilpres 2019, tidak bisa diterima.  

Menurut Hakim MK, lembaganya tidak hanya menegakkan keadilan prosedural.

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi. Latar belakang mereka beragam akibat mekanisme pengusulannya.

Veri Junaidi menilai hakim MK telah memiliki putusan atas sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, karena mengeluarkan jadwal pembacaan putusan pada Kamis (27/6/2019) siang. 

BW menyebut hakim MK tidak netral karena memberikan pandangannya soal situng. Tapi bagi pengajar hukum tata negara, itu tidak masalah.

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan, situng KPU bukanlah penentu perolehan suara, namun penghitungan manual secara berjenjang. 

I Dewa Gede Palguna menegur kuasa hukum 02 karena dianggap meminta ahli teknologi informasi, melakukan hal di luar rencana pemaparannya.

Saksi dari kubu Prabowo-Sandiaga mendadak meminta izin untuk buang air kecil di tengah sidang sengketa hasil Pilpres 2019 berlangsung di Mahkamah Konstitusi. 

Agus Maksum, saksi untuk Prabowo-Sandi, kurang menjawab pertanyaan dengan baik. Dia bahkan sempat mengubah keterangan.

KPU menyebut jumlah DPT akhir nasional sebanyak 192.866.254 pemilih.

KK palsu itu, kata Agus, terindikasi dari kode penomoran yang tak wajar. Menurut Agus hasil temuannya ada lebih dari satu juta KK manipulatif, dan sebanyak 117 ribu ia dapati berasal dari empat kabupaten yakni Banyuwangi, Majalengka, Magelang dan Bogor.

LPSK menyebut informasi tentang adanya ancaman ke hakim MK itu belum tentu benar.

Sampai Jumat malam (24/5/2019) sekitar pukul 20.00 WIB, 327 permohonan gugatan sengketa pemilu didaftarkan ke MK. 

Hakim Konstitusi terpilih Aswanto akan meminta pendampingan KPK untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilu 2019 mendatang.

Pengumuman seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi ditunda hingga 12 Maret 2019. Komisi III berdalih akan reses dan masih ada sisa waktu jabatan hakim MK.

Ketua DPR menyebut yang bisa memastikan calon hakim MK bebas dari kepentingan politis hanya Tuhan.

Enny Nurbaningsih diangkat menjadi Hakim MK menggantikan Maria Farida Indrati yang sudah memasuki masa pensiun.

"Memang ada yang minta dari pansel untuk meminta informasi tentang rekam jejak dari para calon hakim MK itu, ya kita sedang lakukan pendalaman, kita akan cermati," kata Prasetyo.