Indeks Hakim Mk

Dari 5 nama yang lolos seleksi administrasi, beberapa nama dikenal di dunia peradilan.

DPR dan pemerintah yang saat ini sedang membahas RUU Perubahan keempat UU MK akan menyesuaikan masa jabatan hakim MK menjadi lima tahun.

Konon orang Indonesia sering dianggap ramah, tapi KUHP yang baru membuat kita masuk ke level yang baru. Sekarang mengkritik pun harus konstruktif.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menilai bila yang diputuskan DPR inkonstitusional maka Jokowi tidak akan melantik pengganti Aswanto sebagai hakim MK.

Kurnia menilai Presiden Jokowi tak berani berhadap-hadapan dengan kekuatan politik di DPR soal pencopotan sepihak Hakim MK Aswanto.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Pimpinan DPR, Puan Maharani dkk ke Ombudsman RI terkait pencopotan hakim MK Aswanto.

Aswanto dipecat sebagai Hakim MK karena kerap menganulir produk hukum yang dihasilkan DPR.

Peneliti PSHK menilai pencopotan Aswanto oleh DPR sebagai pelanggaran hukum dan independensi peradilan.

Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dapat digugat di Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. 

peneliti PSHK menilai secara normatif, pemberhentian Aswanto cacat karena tidak memiliki dasar hukum yang membenarkan.

Aswanto diberhentikan sebagai Hakim MK karena kerap menganulir produk hukum yang dihasilkan DPR, salah satunya UU Cipta Kerja.

Jimly mengatakan Presiden Jokowi tak perlu mengeluarkan Keppres pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR. Sebab pemecatan itu tak sesuai hukum.

Komisi III DPR kecewa dengan kinerja Hakim Konstitusi Aswanto yang kerap menganulir produk hukum dari parlemen.

Hakim MK menilai polemik pernikahan beda agama terjadi karena kekosongan hukum.

Hakim menyarankan pemohon mencantumkan teori yang berhubungan dengan pengujian formal serta perkembangannya.

Beberapa pihak menilai penghargaan Jokowi untuk para hakim MK adalah intervensi. Hakim pun diminta mengembalikan itu.

Beberapa pihak memilih menggagalkan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, ketika yang lain memilih jalanan. Sebagian pesimistis itu akan berhasil.

Masyarakat akan menggugat Cipta Kerja ke MK. Masalahnya, kans untuk menang relatif kecil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor.

MK telah meniadakan sidang uji materi UU selama pandemi COVID-19 dan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini merupakan yang pertama dilakukan sejak pandemi pada awal Maret 2020.

Pansel hakim MK telah menyerahkan tiga nama kepada Jokowi. Siapakah ketiga nama tersebut?