Indeks Grab Car

Di tengah-tengah serangkaian aksi demo para sopir angkutan umum hari ini, Front Transportasi Jakarta turut menggelar unjuk rasa di depan gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Selasa, (22/3/2016). Mereka juga menuntut pemblokiran aplikasi Uber dan GrabCar.

Pihak Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal bertemu untuk membahas persoalan transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan atau online, khususnya Grab Car dan Uber.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ada dua hal yang harus dipertimbangkan terkait dengan usulan pelarangan angkutan berbasis aplikasi online yakni, kepentingan rakyat dan perkembangan teknologi.

Peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Muhammad Faiz Aziz menyatakan pemerintah seharusnya mengatur layanan transportasi online, bukan malah memblokir atau melarang aplikasi Grab Car atau Uber Taksi.

Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi agar segera menutup layanan transportasi berbasis aplikasi daring Grab Car dan Uber Taksi. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta pihak pemilik atau pun pengelola layanan transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan atau daring seperti Grab Car dan Uber Taksi agar tetap memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan kedua perusahaan aplikasi harus mengurus izin operasi. Menurut Jonan izin operasi tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengaku belum mengetahui adanya surat dari Menteri Perhubungan Ignatius Jonan terkait rekomendasi agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir aplikasi Grab Car dan Uber Taksi.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia mengklarifikasi pertemuan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dengan perwakilan Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat yang berdemonstrasi di depan Balaikota DKI Jakarta dan sekitar Istana Merdeka.

Massa yang terdiri dari pengemudi angkutan umum Jakarta membanjiri Kantor Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat untuk menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan angkutan umum berbasis aplikasi ponsel.

Menyikapi kontroversi transportasi berbasis online, Organisasi Angkutan Darat Bali memutuskan untuk melarang pengoperasian Taksi Uber dan Grab Car di wilayahnya.