tirto.id - Pihak Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal bertemu untuk membahas persoalan transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan atau online, khususnya Grab Car dan Uber. Rencananya kedua aplikasi online tersebut akan berbadan hukum koperasi.
Menurut Antara pertemuan itu akan dilakukan di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM di Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Rabu (16/3/2016) sekitar pukul 09.00 WIB.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan terkait dengan persoalan Grab Car dan Uber masih ada izin yang sedang diproses di Kementerian Koperasi dan UKM.
"Izin dalam bentuk koperasinya, untuk mewadahi yang memiliki kendaraan-kendaraan pribadi," katanya.
Merespons hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM segera berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk membahas pengajuan badan hukum koperasi oleh pengusaha rental transportasi berbasis aplikasi online.
Antara melaporkan, para pengusaha rental tercatat sedang mengajukan permohonan badan hukum koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Pengajuan badan hukum koperasi tersebut telah dilakukan sejak 22 Desember 2015. Pihak yang melakukan pengajuan mengatasnamakan diri sebagai Pengurus Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia. Kemungkinan mereka inilah yang menjalankan bisnis transportasi berbasis aplikasi online, seperti Grab Car dan Uber.
Deputi Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari akan mewakili Kementerian Koperasi dan UKM dalam pertemuan itu.
