Indeks Garuda Indonesia

Kesalahan audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik dilatarbelakangi berbagai faktor. Bisa karena kesengajaan, bisa pula sebaliknya.

OJK mengakui Garuda Indonesia sebenarnya masih menghalangi kerugian dalam laporan keuangan pada 2018.

BEI menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis III dan denda senilai Rp250 juta kepada Garuda Indonesia. Sanksi itu terkait dengan temuan kesalahan di laporan keuangan Garuda. 

Saham PT Garuda Indonesia Tbk berkode GIAA itu turun 22 poin (5,56%) ke level Rp374 per saham hingga penutupan perdagangan siang tadi akibat kena sanksi OJK dan Kemenkeu.

Kasner yang merupakan auditor Kantor akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (member of BDO International Limited) terbukti melanggar pasal 66 Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2017.

Meski OJK menjatuhkan sanksi terhadap laporan keuangan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan tetap melanjutkan kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (MAT).

"Kami menegaskan kembali bahwa kami tidak pernah melakukan rekayasa" kata Corporate Secretary Garuda Indonesia.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fahri Hilmi, mengatakan Garuda terbukti melanggar pasal 69 Undang-undang nomor 8/1995 tentang pasar modal serta peraturan Bapepam dan LK nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Eminten dan Perusahaan Publik.

VP. Corporate Secretary PT. Garuda Indonesia mengatakan akan mempelajari hasil pemeriksaan itu lebih lanjut.

Sanksi pembekuan izin selama 12 bulan diberikan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea.

BPK mengklaim banyak temuan masalah dari Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dari hasil sidang badan yang dilakukan BPK, Rabu (19/6/2019).

BPK menyebut sesuai ketentuan perundang-undangan akan ada sanki jika Garuda Indonesia terbukti melakukan rekayasa keuangan.

Dalam sidang BPK yang menemukan adanya dugaan rekayasa keuangan, yang menjadi fokus bahasan adalah soal piutang.

Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemberian insentif fiskal agar maskapai bisa menurunkan harga tiket pesawat.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna Setya mengatakan, ada kejanggalan terkait dengan piutang yang diakui sebagai pendapatan dalam laporan keuangan Garuda tahun 2018.

Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu akan memanggil lagi akuntan pemeriksa laporan keuangan Garuda jika mereka terbukti melakukan kesalahan. 

Bursa Efek Indonesia masih berkoordinasi dengan OJK terkait keputusan permintaan restatement Laporan Keuangan Garuda Indonesia (Persero) TBK.

Dugaan tersebut muncul setelah kemenkeu memanggil perwakilan dari Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (anggota dari BDO International Limited) beberapa waktu lalu.

Direktur Riset CORE, Piter Abdullah mengatakan pemerintah sebaiknya tak membuat kebijakan-kebijakan baru yang malah membuat pelaku industri penerbangan nasional makin terpuruk.

PT Garuda Indonesia membantah putusan pengadilan federal Australia dan pengenaan denda sebesar Rp189 miliar atas dugaan keterlibatan kartel berupa price fixing.