Indeks Garam

Luhut Binsar Panjaitan optimistis penambahan lahan untuk produksi garam di NTT bisa membuat Indonesia tidak perlu lagi impor komoditas ini pada 2021.

Lahan garam yang disengkatan di NTT telah dibagi untuk industri garam 60 persen dan 40 persen untuk warga.

Harga garam di pasaran anjlok pada kisaran Rp300 per kg, Kemenperin menjelaskan industri tidak bisa berbuat banyak seperti menyerap garam petani rakyat terkait kualitas.

Impor garam telah pada semester I 2019 telah mencapai 1,2 juta ton. Angka tersebut setara dengan 40 persen kuota impor garam pada tahun ini. 

Dulu ada Perpres 71/2015, sehingga garam tergolong kelompok kebutuhan pokok. Namun, kini garam tak dikontrol harganya.

Kualitas garam rakyat masih di bawah level I (K1) atau gram berkadar 94 persen NaCL. 

Kemenperin menjawab pernyataan Menteri Susi Pudjiastuti yang menyebut ada kebocoran impor garam. 

Bamsoet juga meminta kepada Satgas Pangan untuk melakukan penyelidikan mengenai adanya dugaan oknum kartel yang menyebabkan harga pembelian garam di tingkat petambak terus merosot.

Permenkes No.30 tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap Saji dinilai mempunyai kelemahan.

Kuasa hukum sejumlah perusahaan importir, yang diduga terlibat kartel garam, mengkritik KPPU tergesa-gesa dalam memutuskan kelanjutan proses sidang kasus yang membelit klien mereka.

Tujuh perusahaan importir membantah terlibat dalam kartel garam industri aneka pangan. Bantahan itu disampaikan dalam sidang yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Lautan selama ini menampung sampah plastik. Akibatnya, ada mikroplastik di dalam garam laut.

MA melanggar aturan hukum karena memperdagangkan garam industri impor yang tidak bisa digunakan untuk konsumsi.

Karena perbedaan angka kebutuhan garam nasional demi melindungi petani garam, Menteri Susi Pudjiastuti disalahkan.

Dari 21 perusahaan yang dapat jatah impor garam pada 2018, nama PT Mitra Tunggal Swakarasa memunculkan beberapa kejanggalan.

Impor garam menjadi polemik karena persoalan perhitungan kebutuhan. Bagi KKP, perhitungan mengacu dari informasi industri, perkiraan produksi, dan stok sisa. Sedangkan Kemenperin hanya berdasarkan estimasi kebutuhan industri.

Impor garam sering menjadi polemik di internal pemerintah, dari persoalan ego sektoral hingga keputusan pragmatis pemerintah yang berkuasa.

Menurut Adhi, pertimbangan pemerintah murni karena permintaan dari pelaku industri yang sangat membutuhkan garam dengan kualitas tinggi.

Kemenperin menginformasikan garam impor untuk keperluan industri sebanyak 676 ribu ton akan tiba pada 2 atau 3 pekan lagi. Garam impor itu didatangkan dari Cina, India, Australia dan beberapa negara lain.

KKP mempersiapkan wilayah Timur, seperti NTT dan NTB untuk swasembada garam.