Indeks Febrie Adriansyah

KUHAP baru tidak mencantumkan kewajiban pemeriksaan calon tersangka sebagai syarat.

Febri sebut bukti tersebut tidak menyebutkan sama sekali terkait Tan Kian memberikan uang kepada kliennya.

Keterangan saksi Tan Kian beserta dokumen transaksi tersebut diakui hakim sebagai pemenuhan syarat minimal dua alat bukti yang sah oleh kepolisian.

Terungkap di sidang, eks Jampidsus Febrie Adriansyah diduga lakukan TPPU sejak 8 tahun lalu (2018-2026). Hakim sahkan jeratan pasal lama dan baru.

Gugatan praperadilan eks Jampidsus Febrie Adriansyah resmi ditolak hakim PN Jaksel. Status tersangka TPPU dan penahanan dinyatakan sah secara hukum.

Hakim menilai penyidikan, penetapan tersangka, penggeledahan, hingga penyitaan aparat penegak hukum terhadap Febrie Adriansyah dinyatakan sah.

Febri merinci sembilan pasal KUHAP, enam pasal KUHP, beberapa pasal pencucian uang, putusan MK, serta dua Peraturan Jaksa Agung yang dilanggar.

Salah satu hasil penilaian LPSK adalah adanya informasi penting yang dimiliki FH terkait perkara Asabri-Jiwasraya. 

Hasil lab tersebut akan menunjukkan ada tidaknya kandungan racun dalam tubuh eks Karumga Febrie Adriansyah tersebut, sebelum ia meninggal dunia.

Abdul Fickar Hadjar, mengingatkan hakim agar bersikap objektif dan independen dan tidak boleh tunduk terhadap intervensi dari pihak mana pun.

Ahli Kejagung di sidang praperadilan PN Jaksel bongkar modus penimbunan emas & uang tunai Febrie Adriansyah sebagai TPPU.

Sprindik kasus Febrie Adriansyah dinilai janggal hingga sebut tahun 2028. Ahli Polri sebut hal itu kurang hati-hati tapi penyidikan tetap sah.

Ahli menyatakan bahwa penyidikan pencucian uang tidak dapat berjalan sendiri tanpa terlebih dahulu menegakkan tindak pidana asalnya.

Sidang praperadilan eks Jampidsus Febrie Adriansyah memanas. Ahli tegaskan penggeledahan aparat tidak sah sehingga seluruh hasil sitaan batal demi hukum.

Proses hukum Febrie dinilai memunculkan kecurigaan bahwa penetapan tersebut didorong oleh desakan pihak-pihak tertentu.

Kejagung dan Polri  menolak seluruh dalil tim hukum Febrie, mulai dari tudingan cacat prosedur penyidikan oleh Polri.

Sampai saat ini, belum ada kesimpulan dari penyebab kematian Sutrimo di salah satu klinik kecantikan diduga punya Febrie Adriansyah.

Tim pengacara mengidentifikasi sekitar 30 dugaan pelanggaran hukum acara dalam lima aspek upaya paksa yang menjerat kliennya.

Aspek utama yang dipersoalkan tim hukum Febrie Adriansyah adalah penetapan tersangka sebagai upaya paksa yang dilakukan tanpa pemeriksaan calon tersangka.

Polisi memastikan proses ekshumasi terhadap jasad Sutrimo telah mengantongi izin dan persetujuan resmi dari pihak keluarga mendiang.