Indeks Fb Post

Kunjungan Wamensos Agus Jabo ke Magelang mengakhiri rangkaian acara Safari Ramadan Kemensos 2025. 

Revisi UU Polri berpotensi membuat kepolisian menjadi lembaga superbody dan rawan mempersempit ruang bersuara.

Afifuddin mengungkapkan, PSU di Siak, Bangka Barat, Barito Utara dan Magetan ini berjalan tertib, lancar, serta tingkat partisipasi pemilih tinggi.

Hak imunitas bagi advokat diperlukan agar tidak ada upaya kriminalisasi kepada advokat saat membela klien di luar maupun dalam sidang.

Dua kakak beradik hendak menjual ginjal mereka demi membebaskan ibu mereka dari tahanan Polres Tangsel.

BPI Danantara mengungkapkan akan melakukan berbagai aksi korporasi usai mengumumkan struktur anggota kepengurusan lembaga dana investasi.

Mensos Gus Ipul mendorong Kabupaten Jember masuk daftar prioritas usulan lokasi Sekolah Rakyat di Jawa Timur.

Pemkot Yogyakarta telah berupaya untuk melaksanakan penertiban terkait keberadaan PKL di sekitar Masjid Syuhada hingga memidanakan street coffe.

Politikus PDIP, Junimart Girsang, mengaku telah ditunjuk sebagai duta besar Indonesia sejak Juli 2024.

Zulkifli Hasan, akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menyunat takaran beras dalam kemasan.

Rosan pun menjamin Menteri BUMN, Erick Thohir, Eks Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad, dan para menko akan menjadi dewan pengawas.

Wayan Koster, mengatakan bahwa pungutan wisatawan asing yang telah berlaku sejak Februari 2024 mulai diserahkan ke desa adat untuk dikelola langsung.

Pramono tidak bisa membuka daftar kasus korupsi yang dikonsultasikan kepada KPK karena bersifat tertutup.

Rosan Roeslani, menjamin tidak ada nama titipan Presiden Prabowo Subianto dalam struktur kepengurusan Danantara yang baru saja diresmikan.

Netmonk Prime dari Telkom membantu rumah sakit memonitor jaringan agar tetap optimal, efisien, dan menjaga kualitas layanan kesehatan.

Airlangga tak menampik pertanyaan terkait pengumuman pengurus Danantara lah yang menjadi sebab merahnya IHSG sore hari ini.

Oleh karena itu, DPR sepakat mengubah Pasal 77 RKUHAP yang mengatur masalah penghinaan presiden sehingga bisa diselesaikan dengan restorative justice.

Mabes TNI menyatakan menghargai gugatan Undang-Undang TNI yang diajukan mahasiswa Universitas Indonesia ke MK.

Rosan mencontohkan Sanjay Bharwani, Reza Yamira Siregar, dan Agus Dwi Handayana yang tidak rangkap jabatan.

SKCK seharusnya lebih difokuskan pada situasi yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar.