Indeks Fadli Zon

Usep menjelaskan secara kultural daerah Jateng lebih banyak mendukung capres-cawapres paslon nomor 01, Jokowi-Ma'ruf.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon diminta untuk meminta maaf atas puisinya yang berjudul "Doa yang Tertukar" yang dinilai menyinggung Mbah Moen atas doanya ke Jokowi.

Fadli mengatakan, seharusnya petugas memberikan diskresi terkait Lieus Sungkharisma yang ingin mengunjungi Ahmad Dhani. 

Menurut Fadli, berpotensi membahayakan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Rusia.

Ahli hukum pidana dari UGM Sigit Riyanto menilai pertemuan Fadli dengan hakim berpotensi melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Fadli menyayangkan kekerasan yang dialami oleh petugas KPK, apalagi ketika mereka sedang menjalankan tugas.

Sigit khawatir upaya Fadli justru menimbulkan pandangan pilih kasih, apalagi harus datang ke pengadilan sebagai Anggota DPR.

Fadli Zon mengatakan sebagai seorang anggota DPR tidak dapat mengintervensi hukum.

Kemenpora mengklaim sudah memperhitungkan dampak dan respons masyarakat terhadap surat edaran soal imbauan menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebelum pemutaran film di bioskop. 

Sejak menjalani kasus hingga menjelang eksekusi, Buni Yani meminta pengawalan Wakik Ketua DPR RI.

Fadli Zon menilai imbaun kemenpora tidak perlu, dan hanya dilakukan dengan grasa-grusu.

Fadli Zon mempertanyakan ketentuan uji kompetensi musisi dalam RUU Permusikan. Menurut Fadli, setiap orang bisa menjadi musikus tanpa harus mengikuti uji kompetensi.

Kedatangan Buni Yani ke DPR untuk mengadukan rencana eksekusi dari Kejaksaan setelah kasasi ditolak Mahkamah Agung.

Fadli Zon menganggap vonis terhadap Ahmad Dhani merupakan bentuk pelanggaran kebebasan berpendapat. Namun, dia tidak menganggap vonis itu membuktikan UU ITE patut direvisi.

Arsul Sani menantan Fadli Zon dan Fraksi Gerindra menginisiasi revisi UU ITE. Pernyataan Asrul itu untuk menyindir kritik Fadli terhadap vonis yang diterima Ahmad Dhani. 

Fahri Hamzah menyatakan UU ITE perlu direvisi karena sejumlah pasalnya dipakai untuk membatasi kebebasan berpendapat. Dia menyatakan hal itu usai Ahmad Dhani divonis 18 bulan penjara.

Sebagai pimpinan DPR dan pimpinan partai oposisi, Fadli semestinya bisa menggerakkan partai dan koalisinya untuk menguji UU ITE di DPR.

Menurut Moeldoko, aparat penegak hukum harus serius memproses penyebaran tabloid Indonesia Barokah agar tidak ada lagi kecurigaan yang berujung pada persaingan yang tidak sehat.

Tabloid Indonesia Barokah agar tak dibakar dahulu, karena bisa menjadi barang bukti untuk penyelidikan polisi.

BPN Prabowo-Sandiaga membawa deklarasi 31 kepala daerah di Jateng dukung Jokowi ke ranah hukum. Saat ini masih mengkaji.