Indeks Eks Napi Korupsi

Keputusan parpol mencalonkan eks napi korupsi karena tidak lagi bicara soal value atau ideologi partai.

Berikut daftar nama mantan napi koruptor yang mencalonkan diri sebagai caleg DPR dan DPD RI, yang datanya dirilis ICW.

Salah satu bakal calon anggota DPD RI dari DIY memiliki rekam jejak kasus rasuah. Ada syarat tambahan yang mesti dipenuhi.

Zarkasih meminta kesediaan kader-kader PPP menerima kembali Romahurmuziy karena bisa membawa berkah.

Menurut Mardiono pengalaman Romahurmuziy sebagai eks narapidana korupsi bisa menjadi pelajaran bagi kader-kader PPP lainnya.

ICW menilai bukan tidak mungkin eks napi korupsi melakukan perbuatan yang sama apabila terpilih menjadi anggota legislatif.

Mantan narapidana kasus korupsi telah mengkhianati masyarakat sehingga tidak pantas bila mencalonkan diri kembali menjadi wakil rakyat.

Tanpa ada dasar hukum untuk melarang eks terpidana korupsi maju pemilu, KPU maupun pemerintah tidak bisa melarang mereka.

Putusan MK soal syarat lima tahun bagi eks napi kasus korupsi maju pilkada diapresiasi, meski hal itu dinilai tak cukup untuk mencegah mantan koruptor kembali berkuasa.

KPK menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi bisa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. 

Mendagri Tito Karnavian tak mempermasalahkan eks napi koruptor ikut pilkada. Sikapnya ini dinilai gegabah dan gagal paham soal restorative justice.

Mendagri Tito Karnavian menganggap, usulan KPU yang meminta Revisi UU Pilkada yang melarang napi mencalonkan diri, merupakan teori pemidanaan kuno.

KPU usul revisi UU Pilkada mengakomodasi larangan bagi eks napi korupsi untuk maju. Tapi DPR bilang tak ada lagi waktu untuk itu.

Perludem mengusulkan ada revisi terbatas terhadap UU Pilkada. Tujuannya untuk memasukkan peraturan yang melarang mantan koruptor maju ke pilkada. 

Tjahjo Kumolo menyatakan revisi UU Pilkada bisa dilakukan untuk memasukkan larangan mantan koruptor maju ke pemilihan kepala daerah. Tapi, revisi itu perlu menunggu pelantikan DPR baru.

ICW meminta mantan koruptor dilarang menjadi pejabat publik. Desakan itu berkaca pada kasus Bupati Kudus yang mengulangi tindakan korupsi saat menjadi kepala daerah. 

Dalam 14 nama tersebut, terdapat dua nama caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KPU berencana mengumumkan nama caleg eks napi koruptor yang ikut Pemilu 2019 malam ini, setelah sempat membatalkan sehari sebelumnya.

Sederetan nama mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan diumumkan via media massa oleh KPU.