Indeks Eks Napi Korupsi

Sederetan nama mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan diumumkan via media massa oleh KPU.

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa keputusan untuk memasukkan nama Taufik ke dalam daftar calon tetap (DCT) merupakan tindak lanjut dari surat yang diberikan KPU RI.

12 caleg DPRD Provinsi yang berstatus eks napi kasus korupsi itu berasal dari banyak daerah.

Kasus suap yang menjerat mayoritas anggota DPRD Kota Malang dinilai oleh ICW menjadi bukti bahwa larangan eks napi korupsi menjadi caleg patut diberlakukan.

KPU menyatakan akan tetap berpegang pada regulasi yang ada, yaitu PKPU 20/2018 pasal 4 ayat (3) yaitu soal larangan eks napi koruptor menjadi bacaleg.

Menurut Zulkifli, partainya akan dirugikan dengan keputusan Bawaslu.

Tercatat ada 27 bakal caleg dari Gerindra yang hendak menjadi anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Mendagri Tjahjo Kumolo mendesak KPK untuk mempercepat proses hukum kandidat kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Bagi partai politik yang ingin mendaftarkan bacaleg-nya ke KPU harus menyiapkan dokumen yang memuat syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana telah diatur UU Pemilu dan PKPU.

"KPU punya sistem yang bisa mendeteksi di dalam daftar calon tuh ada mantan napi koruptornya atau tidak," ujar Hasyim

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Pemilu 2019 sudah bisa diterapkan.

Draf PKPU yang memuat larangan koruptor menjadi caleg sebenarnya telah lama dikirim ke Kementerian Hukum fan HAM untuk diundangkan.