Indeks E-ktp

Kemenkeu pernah terbitkan kartin1, tapi saat ini mereka mulai kerja sama dengan Kemendagri untuk tingkatkan layanan pajak.

Kemendagri menyebutkan bahwa pembuatan e-KTP tanpa menyertakan surat pengantar RT sudah berlaku sejak 2016 dan telah diatur melalui Peraturan Mendagri Nomor 8 Tahun 2016.

Saat ini, jumlah pemilih yang masuk DPT di dalam negeri berjumlah 185.084.629 orang.

Melalui surat yang dibacakan oleh pengacara, istri Irvanto Pambudi menyebutkan bahwa suaminya memberikan uang ke  Chaeruman Harahap.

Setya Novanto meminta dikonfrontir dengan Andi Narogong dan Nazaruddin agar jaksa bisa mendapat informasi yang jelas mengenai penerimaan uang e-KTP.

Ribuan e-KTP rusak yang ditemukan di tempat sampah diduga berasal dari gudang.

Jumlah DPT Pilpres dan Pemilu 2019 di Gunungkidul lebih sedikit dari DPS. Salah satu sebabnya, banyak calon pemilih belum melakukan perekaman e-KTP.

Komnas HAM menyoroti potensi warga kehilangan hak pilihnya hingga kerawanan polemik isu SARA saat Pilkada Serentak 2018.

Para pemilih pemula yang belum melakukan perekaman data dan memiliki e-KTP terancam kehilangan hak pilih.

Kemendagri menyebut, masing-masing lembaga memiliki batasan dalam mengakses informasi kependudukan.

Mulyadi mengatakan dirinya ditanyai soal keterlibatan Marzuki Alie dalam proyek pengadaan e-KTP.

"Secara prinsip tidak dipungut biaya, satu hari selesai," kata Mendagri.

Tercecernya sejumlah e-KTP
invalid di Salabenda,
Bogor, Jawa Barat.

"Kemendagri harus bisa jelaskan secara transparan dan akuntabel kepada publik tentang apa yang sesungguhnya terjadi," kata Direktur Perludem.

"Kalau dimusnahkan di daerah nanti bukti kalau ada pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bagaimana?"

Tjahjo menjamin e-KTP tak akan dimanfaatkan untuk pemilu dan pilkada.

Kemendagri menyatakan, pemusnahan e-KTP masih dikonsultasikan dengan Inspektoral Jenderal.

"SOPnya (Standar Operasional dan Prosedur) itu harus dengan mobil bak tertutup," kata Zudan.

Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, KTP tersebut memang dikumpulkan dari berbagai daerah untuk ditukar dengan KTP elektronik yang baru.

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa, E-KTP yang tercecer di Bogor belum bisa dimusnahkan karena terhambat proses sidang kasus korupsi e-KTP yang masih berlangsung.