Indeks E-ktp

Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, KTP tersebut memang dikumpulkan dari berbagai daerah untuk ditukar dengan KTP elektronik yang baru.

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa, E-KTP yang tercecer di Bogor belum bisa dimusnahkan karena terhambat proses sidang kasus korupsi e-KTP yang masih berlangsung.

"Saya sudah cek ke penyidik, sejumlah e-KTP tersebut bukan salah satu alat bukti yang digunakan KPK dalam kasus berjalan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Itu [e-KTP] rencananya akan dimusnahkan oleh Dirjen Kependudukan, namun saat perjalanan truk bermuatan menjatuhkan satu kardus berisi e-KTP," kata Kepala Polres Bogor AKBP Andi M Dicky.

"Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Ini sudah yang kedua kalinya. Presiden harus ambil tindakan," kata anggota Komisi II F-PKS, Sutriyono.

"Karena ini tahun-tahun politik sehingga kecurigaan kecurigaan itu bisa saja timbul," kata Agus.

Ribuan KTP terjatuh dari truk di Bogor, spekulasi pun bermunculan. Apakah kasus ini bakal menjadi masalah hukum?

"Saat ini, semua KTP elektronik rusak yang terjatuh tersebut sudah masuk gudang."

Ada lebih dari 1.998.426 jumlah pemilih potensial yang tidak memiliki e-KTP pada Pilkada 2018.

Sekitar 1.998.426 pemilih pemula tak bisa menyalurkan hak suaranya lantaran tak memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

KPU menyatakan sudah berupaya maksimal untuk mendorong penduduk melakukan perekaman data e-KTP agar bisa menggunakan hak pilih saat Pilkada 2018.

Revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 perlu dilakukan khususnya pada poin bahwa pemilih harus memiliki e-KTP.

Jika pemilih belum punya e-KTP, hak konstitusional mereka pada akhirnya tidak terwujud dan negara telah melakukan pelanggaran.

Aturan pembuatan e-KTP selesai dalam waktu satu jam masih terkendala proses ketunggalan data di Pusat Data Kemendagri.

Hayo, siapa di sini yang belum punya e-KTP?
Kalau kalian masih bingung dengan prosedurnya,
semoga video #TirtoKilat ini bisa membantu, ya~

Dalam Permendagri 19/2018 diatur bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus dilakukan dalam rentang waktu 1-24 jam.

Kemendagri akan melakukan pendataan terhadap para penganut kepercayaan di seluruh daerah pada 1 sampai 2 bulan ke depan.

Aturan dibuat sebagai respons dari permintaan Presiden Jokowi untuk mempersingkat proses pembuatan e-KTP.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pencantuman penganut kepercayaan di e-KTP dan KK akan dilakukan usai Pilkada. 

"Jangan sampai rakyat menunggu lama."