Indeks E-ktp

Mulyadi mengatakan dirinya ditanyai soal keterlibatan Marzuki Alie dalam proyek pengadaan e-KTP.

"Secara prinsip tidak dipungut biaya, satu hari selesai," kata Mendagri.

"Kemendagri harus bisa jelaskan secara transparan dan akuntabel kepada publik tentang apa yang sesungguhnya terjadi," kata Direktur Perludem.

Tercecernya sejumlah e-KTP
invalid di Salabenda,
Bogor, Jawa Barat.

"Kalau dimusnahkan di daerah nanti bukti kalau ada pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bagaimana?"

Tjahjo menjamin e-KTP tak akan dimanfaatkan untuk pemilu dan pilkada.

Kemendagri menyatakan, pemusnahan e-KTP masih dikonsultasikan dengan Inspektoral Jenderal.

"SOPnya (Standar Operasional dan Prosedur) itu harus dengan mobil bak tertutup," kata Zudan.

Ketua DPW Gerindra Jawa Barat, Mulyadi menduga kasus tercecernya e-KTP di Bogor berkaitan dengan kecurangan di Pilkada Bogor. 

Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, KTP tersebut memang dikumpulkan dari berbagai daerah untuk ditukar dengan KTP elektronik yang baru.

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa, E-KTP yang tercecer di Bogor belum bisa dimusnahkan karena terhambat proses sidang kasus korupsi e-KTP yang masih berlangsung.

"Saya sudah cek ke penyidik, sejumlah e-KTP tersebut bukan salah satu alat bukti yang digunakan KPK dalam kasus berjalan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Itu [e-KTP] rencananya akan dimusnahkan oleh Dirjen Kependudukan, namun saat perjalanan truk bermuatan menjatuhkan satu kardus berisi e-KTP," kata Kepala Polres Bogor AKBP Andi M Dicky.

"Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Ini sudah yang kedua kalinya. Presiden harus ambil tindakan," kata anggota Komisi II F-PKS, Sutriyono.

"Karena ini tahun-tahun politik sehingga kecurigaan kecurigaan itu bisa saja timbul," kata Agus.

Ribuan KTP terjatuh dari truk di Bogor, spekulasi pun bermunculan. Apakah kasus ini bakal menjadi masalah hukum?

"Saat ini, semua KTP elektronik rusak yang terjatuh tersebut sudah masuk gudang."

Ada lebih dari 1.998.426 jumlah pemilih potensial yang tidak memiliki e-KTP pada Pilkada 2018.

Sekitar 1.998.426 pemilih pemula tak bisa menyalurkan hak suaranya lantaran tak memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

KPU menyatakan sudah berupaya maksimal untuk mendorong penduduk melakukan perekaman data e-KTP agar bisa menggunakan hak pilih saat Pilkada 2018.