Indeks E-ktp

Dirjen Dukcapil menginstruksikan segenap kepala Disdukcapil untuk mewaspadai kehadiran calo dan melakukan antisipasi terkait maraknya permasalahan e-KTP.

Polisi sudah memeriksa 10 saksi kasus pembuangan ribuan e-KTP di kawasan Pondok Kopi. Sampai hari ini, polisi masih mencari pelaku pembuangan ribuan e-KTP tersebut.

Saat ini Dukcapil sedang minta bantuan pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan.

Anies meminta warga melaporkan temuan E-KTP tersebut kepada aparat berwajib.

E-KTP telah disita kemudian akan diusut untuk mencari dari mana sumbernya.

Direktur Eksekutif Perludem mengatakan seharusnya Kemendagri tidak menganggap remeh kasus penjualan 10 blangko e-KTP yang terungkap.

KPU berharap Ditjen Dukcapil segera menyelesaikan kasus penjualan blangko e-KTP secara online agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

Dirjen Dukcapil Kemendagri berhasil meringkus pelaku jual beli blangko e-KTP secara online dan menyerahkan kasus ini untuk diproses hukum oleh pihak kepolisian.

Dengan tanda tangan digital diharapkan tidak ada lagi penundaan layanan administrasi karena tidak ada pejabat dinas di tempat.

Salah satu masalah yang kerap muncul ialah semrawutnya data antarlembaga sehingga Ditjen Pajak susah mendeteksi kewajiban perpajakan seseorang. Efektifkah integrasi NPWP dan KTP?

Kemenkeu pernah terbitkan kartin1, tapi saat ini mereka mulai kerja sama dengan Kemendagri untuk tingkatkan layanan pajak.

Kemendagri menyebutkan bahwa pembuatan e-KTP tanpa menyertakan surat pengantar RT sudah berlaku sejak 2016 dan telah diatur melalui Peraturan Mendagri Nomor 8 Tahun 2016.

Saat ini, jumlah pemilih yang masuk DPT di dalam negeri berjumlah 185.084.629 orang.

Melalui surat yang dibacakan oleh pengacara, istri Irvanto Pambudi menyebutkan bahwa suaminya memberikan uang ke  Chaeruman Harahap.

Setya Novanto meminta dikonfrontir dengan Andi Narogong dan Nazaruddin agar jaksa bisa mendapat informasi yang jelas mengenai penerimaan uang e-KTP.

Ribuan e-KTP rusak yang ditemukan di tempat sampah diduga berasal dari gudang.

Jumlah DPT Pilpres dan Pemilu 2019 di Gunungkidul lebih sedikit dari DPS. Salah satu sebabnya, banyak calon pemilih belum melakukan perekaman e-KTP.

Komnas HAM menyoroti potensi warga kehilangan hak pilihnya hingga kerawanan polemik isu SARA saat Pilkada Serentak 2018.

Para pemilih pemula yang belum melakukan perekaman data dan memiliki e-KTP terancam kehilangan hak pilih.

Kemendagri menyebut, masing-masing lembaga memiliki batasan dalam mengakses informasi kependudukan.