Indeks E-ktp

Semua kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang rusak dan tidak sah akan dimusnahkan pada 20 Desember 2018, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo.

NID yang diduga menjual blangko KTP elektronik ilegal ditangkap pada Senin (10/12).

Kasus e-KTP tercecer menunjukkan pemerintah pasif melindungi data pribadi. Pemerintah harusnya sadar e-KTP rentan dipalsukan.

Kasus e-KTP tercecer di kawasan Pondok Kopi kini ditangani bersama oleh Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur.

Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri dan perusahaan pelaksana proyek pengadaan e-KTP. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK detidaknya menemui 3 kendala proses pembuatan e-KTP oleh Dukcapil. 

E-KTP yang rusak seharusnya segera dihancurkan agar tidak memunculkan dugaan negatif di kalangan masyarakat ketika ditemukan tercecer.

DPR mengimbau Mendagri untuk lebih serius mendalami kasus tercecernya sejumlah KTP elektronik di beberapa tempat.

Dirjen Dukcapil menginstruksikan segenap kepala Disdukcapil untuk mewaspadai kehadiran calo dan melakukan antisipasi terkait maraknya permasalahan e-KTP.

Polisi sudah memeriksa 10 saksi kasus pembuangan ribuan e-KTP di kawasan Pondok Kopi. Sampai hari ini, polisi masih mencari pelaku pembuangan ribuan e-KTP tersebut.

Saat ini Dukcapil sedang minta bantuan pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan.

Anies meminta warga melaporkan temuan E-KTP tersebut kepada aparat berwajib.

E-KTP telah disita kemudian akan diusut untuk mencari dari mana sumbernya.

Direktur Eksekutif Perludem mengatakan seharusnya Kemendagri tidak menganggap remeh kasus penjualan 10 blangko e-KTP yang terungkap.

KPU berharap Ditjen Dukcapil segera menyelesaikan kasus penjualan blangko e-KTP secara online agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

Dirjen Dukcapil Kemendagri berhasil meringkus pelaku jual beli blangko e-KTP secara online dan menyerahkan kasus ini untuk diproses hukum oleh pihak kepolisian.

Dengan tanda tangan digital diharapkan tidak ada lagi penundaan layanan administrasi karena tidak ada pejabat dinas di tempat.

Salah satu masalah yang kerap muncul ialah semrawutnya data antarlembaga sehingga Ditjen Pajak susah mendeteksi kewajiban perpajakan seseorang. Efektifkah integrasi NPWP dan KTP?

Kemenkeu pernah terbitkan kartin1, tapi saat ini mereka mulai kerja sama dengan Kemendagri untuk tingkatkan layanan pajak.

Kemendagri menyebutkan bahwa pembuatan e-KTP tanpa menyertakan surat pengantar RT sudah berlaku sejak 2016 dan telah diatur melalui Peraturan Mendagri Nomor 8 Tahun 2016.