Indeks E-ktp

"Prinsipnya kita akan penuhi hak-hak konstitusionalnya. Setelah itu tugas KPU untuk menetapkan boleh memilih atau tidaknya," kata Zudan.

"Mudah-mudahan di dua minggu ke depan masyarakat sudah melapor semuanya. Kami masih menunggu kabarnya," kata Zudan.

Kemendagri mengirim 138 relawan untuk menuntaskan proses perekaman e-KTP para warga di lima provinsi, yakni Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. 

Selain PT NKE yang sudah divonis, saat ini terdapat tiga korporasi lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Tjahjo Kumolo mengatakan Kemendagri akan melakukan gerakan jemput bola serentak nasional mulai 27 sampai 31 Desember 2018.

Mendagri mengaku berhak memecat Kepala Dinas Dukcapil yang sampai keteledoran tidak membakar E-KTP rusak, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Ditjen Dukcapil akan mengerahkan ribuan petugas untuk mendatangi warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP di semua kabupaten/kota mulai 27 Desember 2018.  

Kepolisian masih mencari petugas penerima dokumen dua ribuan e-KTP yang belakangan tercecer di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. 

Dhany Sukma menegaskan, e-KTP yang tercecer di Duren Sawit beberapa waktu lalu bukanlah hasil produksi Pemprov DKI Jakarta. 

DPRD DKI nilai pembuatan e-KTP belum bisa dipercepat karena terkendala proses birokrasi.

Masyarakat perlu tahu siapa yang harus bertanggungjawab terkait e-ktp yang tercecer di Duren Sawit, Jaktim

Semua kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang rusak dan tidak sah akan dimusnahkan pada 20 Desember 2018, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo.

NID yang diduga menjual blangko KTP elektronik ilegal ditangkap pada Senin (10/12).

Kasus e-KTP tercecer menunjukkan pemerintah pasif melindungi data pribadi. Pemerintah harusnya sadar e-KTP rentan dipalsukan.

Kasus e-KTP tercecer di kawasan Pondok Kopi kini ditangani bersama oleh Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur.

DPR mengimbau Mendagri untuk lebih serius mendalami kasus tercecernya sejumlah KTP elektronik di beberapa tempat.

Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri dan perusahaan pelaksana proyek pengadaan e-KTP. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK detidaknya menemui 3 kendala proses pembuatan e-KTP oleh Dukcapil. 

E-KTP yang rusak seharusnya segera dihancurkan agar tidak memunculkan dugaan negatif di kalangan masyarakat ketika ditemukan tercecer.

Dirjen Dukcapil menginstruksikan segenap kepala Disdukcapil untuk mewaspadai kehadiran calo dan melakukan antisipasi terkait maraknya permasalahan e-KTP.