Indeks E-ktp

KPU mengatakan, masyarakat masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa e-KTP apabila mereka tak mendapatkan C6 atau lupa membawa C6 saat datang ke TPS.

Amiruddin mengingatkan negara harus menjamin hak pilih seseorang bisa terpenuhi dan tak terhalang hanya karena ada hambatan dalam proses administratif.

e-KTP untuk WNA memang sudah diamanatkan oleh undang-undang, tapi bukan berarti keberadaannya tak bisa dipertanyakan.

Tjahjo Kumolo memastikan Suket yang akan digunakan pemilih di Pemilu 2019 adalah dokumen asli. 

Putusan MK membolehkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP sebagai dasar untuk memberikan suara dalam Pemilu 2019 nanti bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP.

Perludem mendesak Dinas Dukcapil di semua daerah mempermudah para pemilih, yang belum memiliki e-KTP, untuk mendapatkan surat keterangan (suket).

MK mengimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses perekaman e-KTP bagi yang belum melakukan perekaman.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta warga yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk proaktif. Dia mengakui sampai saat ini, proses perekaman e-KTP baru mencapai 98 persen. 

Zudan memastikan material mirip lapisan e-KTP yang ditemukan di Depok bukan bersumber dari titik pelayanan Dinas Dukcapil.

Mendagri menyatakan, gagasan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno untuk memfungsikan e-KTP sebagai kartu multiguna sulit dilakukan.

Ace Hasan mengatakan pernyataan Sandiaga dan BPN yang akan mengintegrasikan semua kartu yang digagas Jokowi ke e-KTP sulit untuk direalisasikan.

Komisi II DPR RI mendesak agar Kemendagri dan KPU tak menyepelekan setiap informasi soal Pemilu 2019.

KPU menyebutkan, salah satu faktor penyebab masuknya data E-KTP milik WNA ke DPT karena ada kemiripan fisik e-KTP WNA dan WNI.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan empat alasan mengapa lembaganya tak menyerahkan seluruh data e-KTP WNA seperti yang diminta KPU. Salah satunya karena berkaitan dengan aspek kebutuhan.

Fadli Zon mengatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu melihat peraturan lebih jelas mengenai WNA yang memiliki e-KTP.

Terkait WNA yang mempunyai e-KTP. Menurut TKN, yang penting masyarakat tetap bisa mendapatkan hak pilihnya.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, telah memerintahkan jajaran di daerah-daerah untuk menunda pencetakan KTP elektronik (e-KTP) bagi Warga Negara Asing (WNA).

Penerbitan e-KTP untuk WNA ini sesuai dengan pasal 63 dan Pasal 64 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dirjen Dukcapil memastikan ada perbedaan antara e-KTP WNA dan WNI meski tampilannya mirip.

Yassona khawatir e-KTP WNA  dapat disalahgunakan untuk membuat paspor Indonesia, mengantisipasi hal itu, ia menyarankan agar Dukcapil bedakan antara e-KTP WNA dengan WNI.