Indeks E-ktp

Terkait WNA yang mempunyai e-KTP. Menurut TKN, yang penting masyarakat tetap bisa mendapatkan hak pilihnya.

Penerbitan e-KTP untuk WNA ini sesuai dengan pasal 63 dan Pasal 64 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dirjen Dukcapil memastikan ada perbedaan antara e-KTP WNA dan WNI meski tampilannya mirip.

Yassona khawatir e-KTP WNA  dapat disalahgunakan untuk membuat paspor Indonesia, mengantisipasi hal itu, ia menyarankan agar Dukcapil bedakan antara e-KTP WNA dengan WNI.

Dirjen Dukcapil Kemendagri memastikan e-KTP milik WNA asal Cina bernama Guohuin Chen asli dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) juga tercatat di Sistem Kependudukan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, WNA yang bertempat tinggal di Indonesia dan berumur lebih dari 17 tahun diwajibkan memiliki KTP elektronik sejak 2014.

Zudan mengatakan bila didapati ada WNA yang masuk DPT, maka ia menganggap terjadi kesalahan memasukkan data yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi II DPR RI meminta pemerintah berhati-hati mengeluarkan e-KTP pada TKA, untuk mewaspadai terhadap penyalahgunaan.

KPU pastikan WNA asal China yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat tidak ada di DPT pemilu 2019

KPU memastikan WNA asal Cina pemilik e-KTP di Cianjur tidak masuk dalam DPT Pemilu 2019.

Anggota Komisi II Ahmad Baidowi mendesak Kemendagri dan KPU segera memberikan penjelasan soal kabar keberadaan e-KTP milik WNA Cina di Cianjur.

WNA Cina di Cianjur, Jawa Barat, bisa memiliki KTP asal memenuhi sejumlah persyaratan mulai memiliki surat izin tetap, berumur 17 tahun hingga sudah menikah. 

DPR tak mempermasalahkan kolom agama diisi Penghayat karena memang sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Prinsipnya kita akan penuhi hak-hak konstitusionalnya. Setelah itu tugas KPU untuk menetapkan boleh memilih atau tidaknya," kata Zudan.

"Mudah-mudahan di dua minggu ke depan masyarakat sudah melapor semuanya. Kami masih menunggu kabarnya," kata Zudan.

Kemendagri mengirim 138 relawan untuk menuntaskan proses perekaman e-KTP para warga di lima provinsi, yakni Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. 

Selain PT NKE yang sudah divonis, saat ini terdapat tiga korporasi lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Tjahjo Kumolo mengatakan Kemendagri akan melakukan gerakan jemput bola serentak nasional mulai 27 sampai 31 Desember 2018.

Mendagri mengaku berhak memecat Kepala Dinas Dukcapil yang sampai keteledoran tidak membakar E-KTP rusak, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Ditjen Dukcapil akan mengerahkan ribuan petugas untuk mendatangi warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP di semua kabupaten/kota mulai 27 Desember 2018.