Indeks E-ktp

Mendagri menyatakan, gagasan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno untuk memfungsikan e-KTP sebagai kartu multiguna sulit dilakukan.

Ace Hasan mengatakan pernyataan Sandiaga dan BPN yang akan mengintegrasikan semua kartu yang digagas Jokowi ke e-KTP sulit untuk direalisasikan.

Komisi II DPR RI mendesak agar Kemendagri dan KPU tak menyepelekan setiap informasi soal Pemilu 2019.

KPU menyebutkan, salah satu faktor penyebab masuknya data E-KTP milik WNA ke DPT karena ada kemiripan fisik e-KTP WNA dan WNI.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan empat alasan mengapa lembaganya tak menyerahkan seluruh data e-KTP WNA seperti yang diminta KPU. Salah satunya karena berkaitan dengan aspek kebutuhan.

Fadli Zon mengatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu melihat peraturan lebih jelas mengenai WNA yang memiliki e-KTP.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, telah memerintahkan jajaran di daerah-daerah untuk menunda pencetakan KTP elektronik (e-KTP) bagi Warga Negara Asing (WNA).

Terkait WNA yang mempunyai e-KTP. Menurut TKN, yang penting masyarakat tetap bisa mendapatkan hak pilihnya.

Penerbitan e-KTP untuk WNA ini sesuai dengan pasal 63 dan Pasal 64 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dirjen Dukcapil memastikan ada perbedaan antara e-KTP WNA dan WNI meski tampilannya mirip.

Yassona khawatir e-KTP WNA  dapat disalahgunakan untuk membuat paspor Indonesia, mengantisipasi hal itu, ia menyarankan agar Dukcapil bedakan antara e-KTP WNA dengan WNI.

Dirjen Dukcapil Kemendagri memastikan e-KTP milik WNA asal Cina bernama Guohuin Chen asli dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) juga tercatat di Sistem Kependudukan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, WNA yang bertempat tinggal di Indonesia dan berumur lebih dari 17 tahun diwajibkan memiliki KTP elektronik sejak 2014.

Zudan mengatakan bila didapati ada WNA yang masuk DPT, maka ia menganggap terjadi kesalahan memasukkan data yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU pastikan WNA asal China yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat tidak ada di DPT pemilu 2019

KPU memastikan WNA asal Cina pemilik e-KTP di Cianjur tidak masuk dalam DPT Pemilu 2019.

Anggota Komisi II Ahmad Baidowi mendesak Kemendagri dan KPU segera memberikan penjelasan soal kabar keberadaan e-KTP milik WNA Cina di Cianjur.

WNA Cina di Cianjur, Jawa Barat, bisa memiliki KTP asal memenuhi sejumlah persyaratan mulai memiliki surat izin tetap, berumur 17 tahun hingga sudah menikah. 

DPR tak mempermasalahkan kolom agama diisi Penghayat karena memang sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi II DPR RI meminta pemerintah berhati-hati mengeluarkan e-KTP pada TKA, untuk mewaspadai terhadap penyalahgunaan.