Indeks E-ktp

Pihak kepolisian masih menganalisis kasus dugaan jual-beli data kependudukan di media sosial.

Data E-KTP yang dijual di FB dipastikan bukan berasal dari Ditjen Dukcapil.

Pemeriksaan sopir Markus Nari terkait untuk pendalaman kasus Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (e-KTP).

Pembuatan KPT dan KK jadi melambat karena pembatasan internet yang diberlakukan pemerintah terkait aksi 22 Mei 2019.

KPU mengatakan, masyarakat masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa e-KTP apabila mereka tak mendapatkan C6 atau lupa membawa C6 saat datang ke TPS.

Amiruddin mengingatkan negara harus menjamin hak pilih seseorang bisa terpenuhi dan tak terhalang hanya karena ada hambatan dalam proses administratif.

e-KTP untuk WNA memang sudah diamanatkan oleh undang-undang, tapi bukan berarti keberadaannya tak bisa dipertanyakan.

Tjahjo Kumolo memastikan Suket yang akan digunakan pemilih di Pemilu 2019 adalah dokumen asli. 

Putusan MK membolehkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP sebagai dasar untuk memberikan suara dalam Pemilu 2019 nanti bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP.

Perludem mendesak Dinas Dukcapil di semua daerah mempermudah para pemilih, yang belum memiliki e-KTP, untuk mendapatkan surat keterangan (suket).

MK mengimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses perekaman e-KTP bagi yang belum melakukan perekaman.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta warga yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk proaktif. Dia mengakui sampai saat ini, proses perekaman e-KTP baru mencapai 98 persen. 

Zudan memastikan material mirip lapisan e-KTP yang ditemukan di Depok bukan bersumber dari titik pelayanan Dinas Dukcapil.

Mendagri menyatakan, gagasan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno untuk memfungsikan e-KTP sebagai kartu multiguna sulit dilakukan.

Ace Hasan mengatakan pernyataan Sandiaga dan BPN yang akan mengintegrasikan semua kartu yang digagas Jokowi ke e-KTP sulit untuk direalisasikan.

Komisi II DPR RI mendesak agar Kemendagri dan KPU tak menyepelekan setiap informasi soal Pemilu 2019.

KPU menyebutkan, salah satu faktor penyebab masuknya data E-KTP milik WNA ke DPT karena ada kemiripan fisik e-KTP WNA dan WNI.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan empat alasan mengapa lembaganya tak menyerahkan seluruh data e-KTP WNA seperti yang diminta KPU. Salah satunya karena berkaitan dengan aspek kebutuhan.

Fadli Zon mengatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu melihat peraturan lebih jelas mengenai WNA yang memiliki e-KTP.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, telah memerintahkan jajaran di daerah-daerah untuk menunda pencetakan KTP elektronik (e-KTP) bagi Warga Negara Asing (WNA).