Indeks E-ktp

Setya Novanto, terpidana kasus korupsi pengadaan KTP-elektronik, mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasusnya karena menemukan ada bukti baru. 

Mendagri Tjahjo Kumolo mendatangi KPK untuk membicarakan masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Rapat lintas kementerian ini untuk membahas materi pencegahan terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terkait perbaikan pemberian bantuan sosial.

Ketiganya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

KPK menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menangani tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos yang diduga sembunyi di Singapura.

Miryam S Haryani diduga memperkaya diri senilai USD 1,2 juta atau Rp17,1 M di proyek e-KTP ini. Uang ini diduga berasal dari Irman yang saat itu Plt Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Fahri Hamzah menilai belum selesainya pembuatan e-KTP untuk seluruh penduduk merupakan hal yang aneh. Dia juga curiga data kependudukan diperdagangkan ke swasta.

Pihak kepolisian masih menganalisis kasus dugaan jual-beli data kependudukan di media sosial.

Data E-KTP yang dijual di FB dipastikan bukan berasal dari Ditjen Dukcapil.

Pemeriksaan sopir Markus Nari terkait untuk pendalaman kasus Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (e-KTP).

Pembuatan KPT dan KK jadi melambat karena pembatasan internet yang diberlakukan pemerintah terkait aksi 22 Mei 2019.

KPU mengatakan, masyarakat masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa e-KTP apabila mereka tak mendapatkan C6 atau lupa membawa C6 saat datang ke TPS.

Amiruddin mengingatkan negara harus menjamin hak pilih seseorang bisa terpenuhi dan tak terhalang hanya karena ada hambatan dalam proses administratif.

e-KTP untuk WNA memang sudah diamanatkan oleh undang-undang, tapi bukan berarti keberadaannya tak bisa dipertanyakan.

Tjahjo Kumolo memastikan Suket yang akan digunakan pemilih di Pemilu 2019 adalah dokumen asli. 

Putusan MK membolehkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP sebagai dasar untuk memberikan suara dalam Pemilu 2019 nanti bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP.

MK mengimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses perekaman e-KTP bagi yang belum melakukan perekaman.

Perludem mendesak Dinas Dukcapil di semua daerah mempermudah para pemilih, yang belum memiliki e-KTP, untuk mendapatkan surat keterangan (suket).

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta warga yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk proaktif. Dia mengakui sampai saat ini, proses perekaman e-KTP baru mencapai 98 persen. 

Zudan memastikan material mirip lapisan e-KTP yang ditemukan di Depok bukan bersumber dari titik pelayanan Dinas Dukcapil.