Indeks E-ktp

Revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 perlu dilakukan khususnya pada poin bahwa pemilih harus memiliki e-KTP.

Jika pemilih belum punya e-KTP, hak konstitusional mereka pada akhirnya tidak terwujud dan negara telah melakukan pelanggaran.

Aturan pembuatan e-KTP selesai dalam waktu satu jam masih terkendala proses ketunggalan data di Pusat Data Kemendagri.

Hayo, siapa di sini yang belum punya e-KTP?
Kalau kalian masih bingung dengan prosedurnya,
semoga video #TirtoKilat ini bisa membantu, ya~

Dalam Permendagri 19/2018 diatur bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus dilakukan dalam rentang waktu 1-24 jam.

Kemendagri akan melakukan pendataan terhadap para penganut kepercayaan di seluruh daerah pada 1 sampai 2 bulan ke depan.

Aturan dibuat sebagai respons dari permintaan Presiden Jokowi untuk mempersingkat proses pembuatan e-KTP.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pencantuman penganut kepercayaan di e-KTP dan KK akan dilakukan usai Pilkada. 

"Jangan sampai rakyat menunggu lama."

Hingga saat ini, KPK sudah menyidangkan 5 terdakwa kasus korupsi e-KTP.

Sembari mendulang suara di NTT, Setya Novanto membangun bisnis di sana, dari proyek agrobisnis sampai PLTU. Tapi, banyak yang gagal.

Kemendagri meminta masyarakat proaktif membuat E-KTP.

Warga yang belum punya e-KTP tetap boleh mencoblos saat Pilkada dan Pemilu.

Penulisan "Sunda Wiwitan" di kolom agama pada e-KTP warga Baduy belum dipenuhi pemerintah. Dalihnya format itu masih sedang dikaji.

Pembicaraan akhir ihwal keberadaan kolom agama di e-KTP akan dilakukan dalam Rapat Terbatas Kabinet Kerja.

Fredrich mencabut gugatan praperadilan karena percuma melanjutkan praperadilan.

Untuk memperoleh e-KTP, pemilik data ganda harus melapor ke Dinas Dukcapil setempat, lalu meminta penunggalan dengan menghapus salah satu datanya.

Sandiaga sebelumnya mengaku akan meminta bantuan Disdukcapil untuk membuat e-KTP bagi sopir angkot.

Finalisasi penerbitan e-KTP untuk aliran kepercayaan masih menunggu persetujuan Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Wiranto

Masyarakat Badui yang sudah memiliki e-KTP sekitar 4.200 orang dan 3.500 orang belum memiliki identitas kependudukan.