Indeks E-ktp

Nama Setya Novanto kembali disebut dalam surat tuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani mengaku tidak mendapat tekanan dari anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari untuk mencabut BAP di sidang e-KTP.

Tindakan pembocoran data e-KTP oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dikritik karena dianggap melanggar undang-undang dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Febri menjelaskan, selain Diah Anggraeni, KPK juga akan memeriksa tiga orang saksi lainnya, yang kesemuannya berasal dari pihak swasta, mereka antara lain: Winata Cahyadi, Eko Purwoko, dan Gugun.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berang atas orasi seorang warga negara yang menyebut vonis Ahok dibebankan pada kesalahan pemerintahan Jokowi.

Isnu saat itu yakin pihak konsorsium tidak akan dibohongi oleh panitia e-KTP. Sebab, ada rekening bersama antara anggota perusahaan yang tergabung pada konsorsium PNRI.

Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya menyebut ada penambahan atau perubahan isi dalam perjanjian proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) sebanyak 9 kali.

Keempat saksi diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus.

KPK masih memeriksa Miryam S. Haryani. Komisi antirasuah ini tak terburu-buru menahannya.

Dalam waktu paling lambat 24 jam setelah penangkapan Miryam S Haryani akan dilakukan tindakan hukum lebih lanjut terhadap tersangka.

Pada Pemilu 2019, Tjahjo optimis e-voting bisa dilakukan, karena perekaman data kependudukan sudah selesai di tahun 2018.

Kemendagri siap mencetak 25,9 juta blangko e-KTP selama 2017. Proses pencetakan sudah dimulai secara bertahap sejak awal April 2017.

Febri menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri untuk dua orang saksi, yakni Inayah dan Raden kepada Direktorat Jenderal Imigrasi terhitung untuk enam bulan ke depan.

Ada pengarahan untuk merujuk ke produk tertentu dalam lelang tender e-KTP. Lelang diduga sudah direkayasa sejak awal.

Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Melchias Markus Mekeng membantah menerima uang sebesar 1,4 juta dolar AS terkait pengadaan KTP-Elektronik (e-KTP).

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai pengakuan menerima uang dari proyek pengadaan e-KTP, setelah sebelumnya politikus Hanura Miryam S Haryani mencabut BAP dalam kasus ini.

Setya Novanto ada kemungkinan menjadi tersangka berikutnya setelah KPK menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

KPK menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Mantan anggota Komisi DPR, Miryam S Haryani mencabut semua keterangan yang pernah dia sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada dakwaan kasus korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto.

Pegawai Kemendagri mengakui ada aliran duit proyek e-KTP. Duit itu berasal dari Sugiharto, terdakwa dalam kasus ini.