Indeks E-ktp

KPK masih memeriksa Miryam S. Haryani. Komisi antirasuah ini tak terburu-buru menahannya.

Dalam waktu paling lambat 24 jam setelah penangkapan Miryam S Haryani akan dilakukan tindakan hukum lebih lanjut terhadap tersangka.

Pada Pemilu 2019, Tjahjo optimis e-voting bisa dilakukan, karena perekaman data kependudukan sudah selesai di tahun 2018.

Kemendagri siap mencetak 25,9 juta blangko e-KTP selama 2017. Proses pencetakan sudah dimulai secara bertahap sejak awal April 2017.

Febri menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri untuk dua orang saksi, yakni Inayah dan Raden kepada Direktorat Jenderal Imigrasi terhitung untuk enam bulan ke depan.

Ada pengarahan untuk merujuk ke produk tertentu dalam lelang tender e-KTP. Lelang diduga sudah direkayasa sejak awal.

Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Melchias Markus Mekeng membantah menerima uang sebesar 1,4 juta dolar AS terkait pengadaan KTP-Elektronik (e-KTP).

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai pengakuan menerima uang dari proyek pengadaan e-KTP, setelah sebelumnya politikus Hanura Miryam S Haryani mencabut BAP dalam kasus ini.

Setya Novanto ada kemungkinan menjadi tersangka berikutnya setelah KPK menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

KPK menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Mantan anggota Komisi DPR, Miryam S Haryani mencabut semua keterangan yang pernah dia sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada dakwaan kasus korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto.

Pegawai Kemendagri mengakui ada aliran duit proyek e-KTP. Duit itu berasal dari Sugiharto, terdakwa dalam kasus ini.

Petinggi Partai Golkar mengklaim tetap solid mendukung Setya Novanto menghadapi tuduhan di kasus korupsi e-KTP. 

Seharusnya, e-KTP didukung sistem terpadu dan menjadi nomor identitas penduduk tunggal. Sayang, duit e-KTP dikorupsi.

Sejumlah aktivis LSM mendesak Presiden Joko Widodo untuk menonaktifkan para pejabat aktif yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Kemendagri meminta saran ke KPK untuk kembali melanjutkan proyek e-KTP. Kasus korupsi e-KTP sebelumnya, mengaku membuat gentar Kemendagri untuk melanjutkan proyek itu.

Zudan menyampaikan bahwa Kemendagri dan KPK tidak membahas soal tender e-KTP, namun hanya membahas khusus pemanfaatan data.

Para tersangka mengkondisikan agar konsorsium PNRI memenangkan lelang.

Megakorupsi e-KTP menyerat nama-nama besar.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku penyelesaian proyek e-KTP memang terhambat kasus korupsi.