Indeks E-ktp

Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman menyesal tidak berani menolak intervensi dalam pengadaan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri pada 2011-2012.

Sebelumnya KPK sedang fokus mendalami orang-orang yang berasal dari latar belakang politik terkait kasus korupsi e-KTP.

Meski diterpa kritik dan skeptisisme, program pembuatan Kartu Identitas Anak berjalan perlahan-tapi-pasti di beberapa kota.

Agun memaparkan, meskipun pada Selasa (11/7) dirinya dijadwalkan memimpin rapat di DPR, namun dirinya tetap akan hadir dalam pemanggilan KPK.

Jazuli Juwaini, Jafar Hafsyah, dan Khatibul Umam Wiranu mengaku tidak mengenal Andi Narogong.

Penyidik KPK akan menjadwalkan kembali pemanggilan Ketua DPR RI Setya Novanto yang hari ini batal hadir untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi e-KTP.

Mantan pimpinan KPK memberikan keterangan kepada media terkait dengan penyidikan kasus e-KTP dan menentang hak angket KPK yang diajukan oleh DPR.

Ganjar Pranowo mengaku pasrah setelah namanya masuk dalam lembar tuntutan terdakwa kasus korupsi e-KTP mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen proyek e-KTP Sugiharto.

Nazar menjelaskan bahwa Ganjar ingin mendapatkan jatah yang sama dengan Ketua Komisi II, yakni sebesar 200 ribu dolar AS.

Jazuli Juwaini akan diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus terkait tindak pidana korupsi e-KTP.

Yasonna mengaku sempat mengonfirmasi tentang ketidakhadirannya dalam dua pemanggilan sebelumnya dalam kasus e-KTP.

Nama Setya Novanto kembali disebut dalam surat tuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani mengaku tidak mendapat tekanan dari anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari untuk mencabut BAP di sidang e-KTP.

Tindakan pembocoran data e-KTP oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dikritik karena dianggap melanggar undang-undang dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Febri menjelaskan, selain Diah Anggraeni, KPK juga akan memeriksa tiga orang saksi lainnya, yang kesemuannya berasal dari pihak swasta, mereka antara lain: Winata Cahyadi, Eko Purwoko, dan Gugun.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berang atas orasi seorang warga negara yang menyebut vonis Ahok dibebankan pada kesalahan pemerintahan Jokowi.

Isnu saat itu yakin pihak konsorsium tidak akan dibohongi oleh panitia e-KTP. Sebab, ada rekening bersama antara anggota perusahaan yang tergabung pada konsorsium PNRI.

Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya menyebut ada penambahan atau perubahan isi dalam perjanjian proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) sebanyak 9 kali.

Keempat saksi diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus.

KPK masih memeriksa Miryam S. Haryani. Komisi antirasuah ini tak terburu-buru menahannya.