tirto.id - Sejumlah pengurus Golkar di level dewan pembina, pengurus harian DPP, hingga DPD I menilai status tersangka Setya Novanto menjadi beban elektoral (suara) partai jelang pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Suara-suara agar Novanto menanggalkan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pun kian menggema.
“Sebagian besar sih sudah menyadari perlu ada munaslub untuk pengambilan itu (lengserkan Setnov) ke depan,” kata Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Golkar Fadel Muhammad saat dihubungi Tirto, Rabu (28/9) malam.
Munaslub atau musyawarah nasional luar biasa merupakan salah satu mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di Partai Golkar. Salah satu kewenangan munaslub adalah melengserkan dan mengangkat ketua umum baru. Pasal 23 (3) Bab XV AD/ART Partai Golkar 2016 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menjelaskan bahwa munaslub bisa diselenggarakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dewan pimpinan daerah provinsi (DPD I).
Fadel mengatakan ia dan sejumlah pengurus partai telah menggelar rapat bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) pada Rabu kemarin. Rapat itu menyatakan keprihatinan atas melorotnya elektabilitas suara partai pascapenetapan Setnov sebagai tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik. Namun, penentuan munaslub menurutnya masih sangat bergantung dari hasil praperadilan yang diajukan Setnov. “Prinsipnya kami sangat prihatin dengan suara partai yang menurun luar biasa dahsyat,” ujar Fadel.
Hari ini, kata Fadel, pengurus DPP Partai Golkar sedianya akan mendengar keterangan Novanto. Menurut Fadel, seandainya Novanto setuju menanggalkan jabatan ketua umum maka itu berarti munaslub berpeluang digelar tanpa menunggu praperadilan. “Besok Pak Nov akan tentukan sikap apakah dia mau serahkan kepemimpinannya. Kalau itu ada, berarti terpikir mengadakan munaslub,” terang Fadel.
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiratkan dukungan agar DPP segera menggelar munaslub. Ia mengatakan Golkar harus bisa memberi manfaat bagi banyak pihak. Hal ini sejalah dengan ikrar Panca Bhakti partai. “Ketika (manfaat partai) tidak terasa, makin menurun kepercayaannya, maka siapa pun mesti mengevaluasi baik personal maupun lembaga,” kata Dedi.
Baca juga:
Menggoyang Novanto: dari Papa Minta Saham Sampai E-KTP
Yorrys Sebut Pengurus Daerah Golkar Setuju Novanto Diganti
Setnov Jadi Tersangka Korupsi, Partai Golkar Perlu Munaslub
Partai Golkar Diterpa Isu Munaslub
Berdasarkan kajian internal DPD Golkar Jawa Barat bersama Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dedi menyampaikan terjadi tren penurunan dukungan masyarakat terhadap Golkar di level nasional. Hal ini menurutnya karena DPP tidak memiliki inovasi dan gagal berperan dalam sejumlah isu strategis yang menyangkut kepentingan rakyat. Namun ia enggan menegasan penurunan tren itu juga karena status tersangka Novanto. “Kan sudah jelas. Setiap orang sudah memahami,” ujar Dedi.
Masih pada hari yang sama Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengamini bahwa mayoritas pengurus partai di daerah ingin Novanto dilengserkan dari ketua umum. Hal ini menurutnya berdasarkan rapat pleno harian DPP Partai Golkar yang diikuti perwakilan DPD I (provinsi) dan DPD II (kabupaten/kota) Golkar 25 September lalu.
Yorrys berharap Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Khalid dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham bisa menyampaikan aspirasi dari rapat pleno itu kepada Novanto. "Agar ketua umum menjadi negarawan dan mengundurkan diri," kata Yorrys.
Penulis: Jay Akbar
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
