Partai Golkar Diterpa Isu Munaslub

tirto.id - Partai Golkar kembali bergolak setelah salah satu petinggi partai berlambang pohon beringin itu, Yorrys Raweyai melontarkan pernyataan keras terkait dugaan kasus hukum yang menyeret Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto.

Yorrys yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar menilai bahwa Novanto sudah hampir menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi e-KTP, sehingga internal Partai Golkar perlu segera bersikap.

“Ketua Umum [Novanto] hampir pasti jadi tersangka. Kita harus pahami sekarang udah pencekalan [dicegah ke luar negeri],” kata Yorrys saat diskusi 'Partai Politik dan Budaya Korupsi' di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).

Karena itu, lanjut Yorrys, partainya perlu mengambil sikap proaktif untuk menyelesaikan persoalan tersebut demi kebaikan partai berlambang pohon beringin tersebut. Ia menilai partainya perlu segera mengadakan konsolidasi internal untuk menentukan nasib Novanto secepat mungkin.

Menurut pria kelahiran 28 Januari 1951 ini, konsolidasi internal menyikapi status Novanto sangat penting, sebab Golkar akan segera menghadapi momen pilkada serentak pada 2018, dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden pada tahun 2019.

Akan tetapi, Yorrys belum bisa memastikan langkah yang bisa ditempuh partainya, apakah akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) atau menempuh cara lainnya. “Kita sedang mewacanakan dengan berbagai langkah landasan yang aturannya terikat dengan perundang-undangan,” kata dia.

Selang sehari setelah pernyataan Yorrys tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham menepis adanya wacana Munaslub Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

“Wacana Munaslub itu tidak ada sama sekali di internal partai,” kata Idrus Marham, di Jakarta, seperti dikutip Antara, pada Selasa (25/4/2017).

Idrus menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi e-KTP yang ikut menyeret nama Novanto, tidak akan mengurangi komitmen kader partai untuk mendukung kepemimpinannya. Ia mengklaim bahwa semua pengurus dari berbagai tingkatan, baik pengurus DPP, DPD II maupun DPD I solid mendukung Novanto sebagai ketua umum.

Terkait proses hukum di KPK yang sedang mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP, dan menempatkan Novanto sebagai saksi, menurut Idrus, pihaknya menghormati proses yang sedang dilakukan KPK. Ia mengklaim, pihaknya menghormati seluruh proses hukum di KPK dan Partai Golkar juga menghargai sikap ketua umumnya yang kooperatif dalam menjalani proses hukum.

Kasus e-KTP Guncang Golkar

Dorongan agar Partai Golkar menggelar Musnaslub untuk melengserkan Novanto bukan baru kali ini saja. Bahkan sebelum Novanto dicegah berpergian ke luar negeri pada awal April lalu, wacana Munaslub sudah mulai digalakkan, sehingga para petinggi partai beringin itu, seperti Agung Laksono dan Nusron Wahid ramai-ramai ikut angkat bicara.

Menurut Nusron Wahid, partainya tidak akan menyelenggarakan Munaslub terkait nama Setyo Novanto yang disebut terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP. “Tidak ada munaslub di dalam internal Partai Golkar,” kata Nusron, seperti dilansir Antara, pada 20 Maret lalu.

Ia beralasan, Novanto baru diduga terlibat dalam proyek e-KTP, sehingga harus diuji secara hukum terlebih dahulu. Karena itu, lanjut Nusron, asas praduga tak bersalah harus dijadikan pegangan. Dia mengungkapkan bahwa Partai Golkar sedang fokus memenangkan pilkada serentak 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) serta Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono. “Isu Munaslub itu tidak benar, tidak ada,” kata Agung Laksono, seperti dikutip Antara, pada 29 Maret lalu.

Agung mengatakan, Partai Golkar bukan milik perorangan tetapi milik semua, milik bersama dan didukung atas pilar bersama. Karenanya, semua pihak harus menyerahkan persoalan tersebut pada proses hukum yang berlaku. Terlebih lagi, lanjutnya, Novanto sudah mengatakan menyerahkan semua itu kepada proses hukum.

Karena itu, Agung Laksono mengajak seluruh pihak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Menurut dia, terlalu dini jika isu Munaslub dimunculkan, karena hal itu berpotensi memecah belah partai.