tirto.id - Ketua Bidang Politik dan Hukum DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan mayoritas pengurus daerah partainya tidak keberatan dengan rekomendasi penggantian Setya Novanto sebagai ketua umum.
Menurut dia, DPP Golkar telah mengumpulkan perwakilan DPD 1 dan DPD 2 untuk membahas rekomendasi penggantian Novanto sesuai mandat rapat pleno harian pada 25 September 2017.
Hasil dari komunikasi tersebut, kata Yorrys, ada sambutan positif pada rekomendasi itu. Dia menambahkan, Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan Partai Golkar juga telah menyetujui rekomendasi tersebut.
"Kita lihat satu, dua hari ini," kata Yorrys di Restoran Puang Ocha, Jakarta pada Rabu (27/9/2017).
Meskipun demikian, Yorrys mengimbuhkan, Golkar tidak bisa begitu saja melakukan Munas atau Munaslub untuk membahas penunjukan pengganti Novanto. Menurut dia, hanya ada dua mekanisme tersebut yang sampai saat ini legal digunakan untuk penggantia ketua umum.
"Kalau kami gelar munaslub dasar-dasarnya apa? Kemudian untungnya apa? Kemudian kalau Munas, apa untung ruginya," kata Yorrys.
Berdasar ketentuan internal Partai Golkar, Munas hanya bisa dilakukan lima tahun sekali. Sedangkan, Munaslub bisa digelar apabila memenuhi persyaratan yang ada, seperti ketua umum meninggal atau mengundurkan diri.
"Ini (Munaslub) seusuatu yang belum pernah terjadi," kata Yorrys.
Karena itu, Yorrys menjelaskan, dalam rekomendasi tersebut menyatakan Ketua Harian dan Sekjen DPP Partai Golkar harus bertemu dengan Novanto untuk menyampaikan usulan itu.
"Agar ketua umum menjadi negarawan dan mengundurkan diri," kata Yorrys.
Rekomendasi tersebut, menurut Yorrys, berdasarkan hasil kajian biro politik dan strategis Golkar atas hasil survei beberapa lembaga, seperti Litbang Kompas, SMRC, dan Polmark. Hasil survei menyatakan elektabilitas Golkar terus menurun setelah Novanto terbelit kasus korupsi e-KTP.
"Yang paling signifikan (menurunkan elektabilitas Golar), karena kasus e-KTP. Kedua, karena kering tokoh. Golkar harus punya (banyak) tokoh nasional, itu perlu kami cari. Ketiga pasca kalah di Pilkada DKI. Kemudian belum terbangunnya soliditas partai pasca rekonsiliasi kemarin," kata Yorrys.
DPP Golkar akan menggelar rapat pleno lanjutan guna mendengar jawaban Novanto atas rekomendasi penggantian Ketua DPR RI itu sebagai ketua umum pada 28 September 2017.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Addi M Idhom
