Marzuki menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan terdakwa kasus E-KTP atau pun kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus korupsi yang tengah menjadi sotoran itu.
Pejabat Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto bersama-sama dengan anggota DPR saat itu Setya Novanto didakwa melakukan korupsi pengadaan pekerjaan e-KTP 2011-2012.
Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) merinci kronologi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dan aliran dana korupsi, saat membacakan dakwaan di persidangan Pengadilan Tipikor, Kamis (9/3/2017).
AJI memprotes larangan siaran langsung sidang e-KTP. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Terlebih kasus e-KTP menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sidang perdana kasus dugaan korupsi E-KTP akan digelar hari ini, Kamis (8/3/2017), di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Siapa saja majelis hakim yang akan menangani perkara ini dan bagaimana rekam jejak mereka?
Rapat koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan KPU DKI Jakarta belum menentukan tenggat penerbitan Suket bagi pemilih tanpa e-KTP di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.
Setya Novanto membantah menerima aliran dana proyek pengadaan e-KTP yang saat ini kasusnya tengah ditangani KPK. Setya mengaku hanya menerima laporan secara oral dari para ketua-ketua komisi selama memimpin Fraksi Golkar.
Tjahjo menjelaskan, saat ini pihaknya masih memfinalisasi tender blanko KTP-E, sehingga sudah tercetak dan bisa dipakai pada Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.
Penyelenggaraan Pilkada terhambat karena banyak warga yang belum mendapatkan e-KTP. Kendala bukan pada proses perekaman melainkan pada proses pencetakan e-KTP.
Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly kembali tidak menghadiri pmaneggilan kedua dari KPK sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP, ia menjelaskan harus pergi ke Hong Kong.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan kembali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP di gedung KPK.
Mantan Ketua DPR Ade Komarudin membantah telah mengetahui aliran dana pengadaan paket e-KTP dalam kasus dugaan korupsi proyek elektronik KTP yang telah menjerat dua tersangka yakni Irman dan Sugiharto.
Untuk mempermudah pendataan pemerintah, karta identitas penduduk Indonesia sebaiknya digabung menjadi satu. UGM mengusulkannya dalam bentuk Single Identity Card (SIC).