Indeks E-ktp

Petinggi Partai Golkar mengklaim tetap solid mendukung Setya Novanto menghadapi tuduhan di kasus korupsi e-KTP. 

Seharusnya, e-KTP didukung sistem terpadu dan menjadi nomor identitas penduduk tunggal. Sayang, duit e-KTP dikorupsi.

Sejumlah aktivis LSM mendesak Presiden Joko Widodo untuk menonaktifkan para pejabat aktif yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Kemendagri meminta saran ke KPK untuk kembali melanjutkan proyek e-KTP. Kasus korupsi e-KTP sebelumnya, mengaku membuat gentar Kemendagri untuk melanjutkan proyek itu.

Zudan menyampaikan bahwa Kemendagri dan KPK tidak membahas soal tender e-KTP, namun hanya membahas khusus pemanfaatan data.

Megakorupsi e-KTP menyerat nama-nama besar.

Para tersangka mengkondisikan agar konsorsium PNRI memenangkan lelang.

Wawancara dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil soal sengkarut pengadaan e-KTP.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku penyelesaian proyek e-KTP memang terhambat kasus korupsi.

Setara Institute menilai larangan siaran langsung secara utuh sidang perdana kasus korupsi E-KTP melanggar azas peradilan yang terbuka untuk umum.

Marzuki menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan terdakwa kasus E-KTP atau pun kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus korupsi yang tengah menjadi sotoran itu.

Pejabat Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto bersama-sama dengan anggota DPR saat itu Setya Novanto didakwa melakukan korupsi pengadaan pekerjaan e-KTP 2011-2012.

Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) merinci kronologi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dan aliran dana korupsi, saat membacakan dakwaan di persidangan Pengadilan Tipikor, Kamis (9/3/2017).

AJI memprotes larangan siaran langsung sidang e-KTP. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Terlebih kasus e-KTP menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sidang perdana pembacaan surat dakwaan kasus e-KTP di PN Tipikor Jakarta, Kamis, (9/2).

Sidang perdana kasus dugaan korupsi E-KTP akan digelar hari ini, Kamis (8/3/2017), di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Siapa saja majelis hakim yang akan menangani perkara ini dan bagaimana rekam jejak mereka?

KPK mengaku tidak mempermasalahkan dampak politik di dalam kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang kemungkinan menjerat para politisi.

Rapat koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan KPU DKI Jakarta belum menentukan tenggat penerbitan Suket bagi pemilih tanpa e-KTP di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Setya Novanto membantah menerima aliran dana proyek pengadaan e-KTP yang saat ini kasusnya tengah ditangani KPK. Setya mengaku hanya menerima laporan secara oral dari para ketua-ketua komisi selama memimpin Fraksi Golkar.

"Saya tidak pernah menerima apa pun dari proyek KTP-E. Dan semua sudah disampaikan di KPK dan saya klarifikasi sejelas-jelasnya," ujar Novanto.