Indeks E-ktp

Tjahjo menjelaskan, saat ini pihaknya masih memfinalisasi tender blanko KTP-E, sehingga sudah tercetak dan bisa dipakai pada Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.

Anda belum masuk Daftar Pemilih Tetap Pilgub DKI? Ini solusinya.

Penyelenggaraan Pilkada terhambat karena banyak warga yang belum mendapatkan e-KTP. Kendala bukan pada proses perekaman melainkan pada proses pencetakan e-KTP.

Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly kembali tidak menghadiri pmaneggilan kedua dari KPK sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP, ia menjelaskan harus pergi ke Hong Kong.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan kembali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP di gedung KPK.

Kementerian Dalam Negeri telah memiliki sistem yang mampu menangkal ancaman KTP palsu milik pemilih ganda di Pilkada Serentak 2017. 

Mantan Ketua DPR Ade Komarudin membantah telah mengetahui aliran dana pengadaan paket e-KTP dalam kasus dugaan korupsi proyek elektronik KTP yang telah menjerat dua tersangka yakni Irman dan Sugiharto.

Untuk mempermudah pendataan pemerintah, karta identitas penduduk Indonesia sebaiknya digabung menjadi satu. UGM mengusulkannya dalam bentuk Single Identity Card (SIC).

Setya Novanto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket E-KTP periode 2011-2012.

KPK memeriksa pengacara Hotma Sitompoel dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket e-KTP tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Kunci rumah berbasis KTP elektronik masih mahal untuk diproduksi massal, walau jauh lebih aman. Bagaimana cara kerja KTP Eelektronik sebagai kunci rumah?

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengajukan kebutuhan 15.000 blanko kartu tanda penduduk elektronik untuk memenuhi permohonan dari masyarakat karena ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Yogyakarta kosong sejak awal Oktober.

Agus Martowardojo selaku Menteri Keuangan RI periode 2010-2013 membantah jika dirinya menerima gratifikasi karena menyetujui anggaran tahun jamak dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) selama periode 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Agus diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012 untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Agus Martowardojo akan diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan E-KTP. Bagi mantan Menteri Keuangan era SBY ini pemanggilan ini adalah yang kedua kalinya.

Revisi UU Pilkada yang melahirkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memungkinkan bagi para pemilih yang telah memiliki KTP elektronik atau e-KTP tetap bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 2017 mendatang meski pemilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tersebut ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan kerugian hingga Rp2 triliun dari nilai proyek Rp6 triliun.

Sebanyak 7.000 warga Yogyakarta dilaporkan belum melakukan perekaman data kependudukan untuk KTP elektronik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sudah meminta RT/RW untuk melakukan penyisiran data

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengklaim jika anggota DPR tidak mengetahui secara mendetail anggaran pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memberikan keterangan tersebut pasca diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menjelang Pilkada 2017, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berusaha menggenjot perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengatakan saat ini pihaknya tengah memprioritaskan perekaman e-KTP di 101 daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017.