Indeks E-ktp

Anggaran kebutuhan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL) batal dipangkas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lebih memilih untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan KTP Elektronik itu tidak terganggu.

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).

Batas perekaman KTP elektronik diperpanjang hingga pertengahan 2017, yang mulanya dipatok pada akhir September ini. Alasannya, masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan kelonggaran batas akhir waktu perekaman data e-KTP yang sebelumnya akhir bulan September 2016 menjadi pertengahan tahun 2017 untuk memberikan kesempatan bagi warga yang belum melakukan proses perekaman e-KTP.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masyarakat melapor kepada Kemendagri, jika menemukan oknum yang menerapkan pungutan liar (pungli) dalam proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Surabaya, Jawa Timur.

Kemendagri menyatakan bahwa situs-situs yang mengklaim dapat mengecek data E-KTP  di berbagai media sosial adalah tidak valid karena bukan dibuat oleh pemerintah.

Pemerintah menargetkan pada 2017 seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki e-KTP

Menjelang tenggat waktu akhir perekaman data E-KTP pada 31 September mendatang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumsel mencatat sebanyak 856.000 dari total 4.266.582 warga Sumsel belum melakukan perekaman E-KTP.