Indeks Dpr Ri

Menurut Wiranto, salah satu poin pertemuan adalah untuk membahas tindak pidana korupsi di dalam RKUHP yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat.

Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Sudah intinya ke sana. Tapi poin-poinnya secara detail saya belum bisa saya sampaikan karena memang baru kemarin saya terima," kata Jokowi.

Menurut KPK, sikap Presiden seharusnya memberikan sikap yang tegas untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP itu.

"Sehingga momentum 17 Agustus besok itu adalah bahwa kita punya UU KUHP sendiri tidak lagi pakai UU pidana kolonial," kata Bamsoet.

Pansus akhirnya menyepakati RUU Terorisme yang sudah dibahas sejak lama. Mufakat itu tak lepas dari perubahan sikap 3 fraksi.

Rapat pembahasan RUU Terorisme berjalan alot karena terjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR

Pansus berharap, pemerintah dapat bersepakat dengan usulan DPR agar definisi terorisme ditambah dengan motif ideologi, politik dan keamanan negara.

Usulan perubahan BNPT menjadi Komisi Nasional Penanggulangan Terorisme disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Pemerintah akan kembali melakukan pembahasan dengan DPR pada besok Rabu (23/5/2018).

Bamsoet mengatakan, posisi Sekjen DPR sangat penting dan strategis di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja DPR RI.

20 Tahun Reformasi
Peristiwa 17-20 Mei 1998.

Akun resmi Presiden Jokowi
tiba-tiba menanggapi cuitan
akun personel JKT48.

Jaringan pekerja migran mendesak DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

"Saya mengenakan pakaian hitam-hitam ini bukan tanpa makna."

Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru mengaktifkan lagi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam memberantas terorisme.

"Itu tentunya kerja sama tugas perbantuan antara TNI-Polri memang dalam menangani terorisme sangat dianjurkan dan dimungkinkan," kata Agus Hermanto.

Yenny Wahid menilai kewenangan institusi di RUU Terorisme lebih mendesak daripada definisi.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala berharap pemerintah untuk tidak lupa dengan tujuan utama merevisi UU Terorisme.

DPR RI dan pemerintah sepakat mengesahkan Revisi UU Pemberantasan Terorisme. Salah satu poin penting dalam UU itu adalah pelibatan TNI dalam penanganganan terorisme.

"Kalau nantinya di bulan Juni pada akhir masa sidang hal ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perppu," tegas Presiden.