Indeks Dpr Ri

Utut Adianto akan dilantik sebagai wakil ketua DPR siang ini. Bidang yang mungkin diisi oleh Utut adalah BAKN.

Bamsoet menyatakan, bank harus melindungi warga yang melakukan transaksi di dalam maupun di luar negeri.

Bamsoet menjamin DPR tak akan jadi lembaga super body meski ada UU MD3.

Menurut Taufik, masyarakat yang tidak puas dengan UU MD 3 sebaiknya mengajukan uji materi ke MK.

Hasto menyatakan PDIP akan menyerahkan nama pimpinan DPR dan MPR setelah UU MD3 baru resmi dinomori, Kamis (15/3/2018).

Tommy Soeharto menargetkan Partai Berkarya bisa merebut 80 kursi di DPR RI dan menjadi pemain tiga besar di senayan.

Saat menghadiri pelantikan Kepala BNN yang baru, Fadli Zon mengatakan jika BNN perlu menjalin kerja sama dengan TNI untuk memberantas narkoba. 

Jokowi menilai kapasitas Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur BI, yang diusulkan oleh pemerintah ke DPR RI, tidak perlu diragukan lagi.

PSI menilai sejumlah pasal hasil revisi UU MD3 mencederai demokrasi sehingga berencana mengajukan gugatan uji materi terhadap undang-undang yang belum lama ini disahkan oleh DPR tersebut.

Petinggi PPP dan Partai Nasdem menyarankan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan sejumlah pasal bermasalah di hasil revisi UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR.

Yasonna mengakui bahwa Presiden awalnya tidak mengetahui isi perubahan UU MD3.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) mengajukan gugatan uji materi tiga pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan oleh DPR ke MK pada Rabu kemarin (14/2/2018).

Dewan Pers mengkritik keberadaan sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklaim pasal 122 huruf K UU MD3 tidak akan membuat para pihak yang mengkritik DPR menerima hukuman pidana.

Putusan uji materi UU MD3 yang diketok Mahkamah Konstitusi mengenai posisi KPK dinilai sudah konsisten.

Kewenangan dan hak baru DPR termaktub dalam pasal 73, pasal 122 huruf K, dan pasal 245 ayat 1 UU MD3.

Sejumlah pihak mengkritik keras keberadaan tiga pasal dalam UU MD3 yang baru karena memberikan kewenangan berlebihan terhadap DPR

KPK menilai ketentuan mengenai mekanisme pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum dalam UU MD3, yang baru disahkan, melanggar prinsip equality before the law.

DPR RI mengesahkan RUU MD3 menjadai undang-undang pada hari ini. Dua fraksi menolak pengesahan itu, tapi delapan fraksi lainnya menyetujui.