Indeks Dpr Ri

"Rasanya tak ada gunanya pimpinan-pimpinan itu bekerja, DPR bisa berjalan tanpa ada pimpinan-pimpinan itu," kata Lucius.

Minimnya RUU yang dihasilkan menjadi salah satu faktor terbesar mengapa kinerja DPR RI saat ini menjadi yang terburuk.

Parpol Indonesia dianggap mementingkan kemenangan daripada perbaikan kualitas DPR.

"Justru RUU ini berpotensi menjadi pintu masuk menghambat keberagaman di Indonesia," ujar Asfinawati.

Pasal yang mengatur soal katekisasi dan sekolah minggu dalam RUU Pesantren dinilai keliru dan tak sesuai dengan kondisi lapangan.

PGI menilai, aturan yang tertulis dalam pasal tersebut kurang memahami maksud dari sekolah minggu dan kaketisasi karena menyamakannya dengan pendidikan pesantren.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati berdalih bahwa alokasi dana kelurahan ini cukup mendesak untuk menjaga keharmonisan antar-pemerintah daerah.

Fungsionaris DPP PKS, Suhud Aliyudin, membenarkan partainya memang ingin memanfaatkan elektoral Sandiaga.

Penembakan terjadi saat
Wenny Warouw bertemu pendeta Hesky Roring
dan AKBP Ronald Rumondor.

Pemberi senjata dan penjaga gudang Lapangan Tembak Perbakin, diduga turut terlibat menyalahgunakan senjata api.

Pengupahan saksi oleh negara akan membebani APBN.

Pembiayaan saksi oleh negara dinilai bisa berfungsi untuk menghemat anggaran kampanye yang mesti dikeluarkan para caleg.

Usul pendanaan saksi Pemilu oleh pemerintah muncul untuk mengurangi potensi kecurangan parpol guna memenuhi pendanaan saksi.

Hasil olah TKP sementara menunjukkan arah peluru di ruangan DPR sejajar dengan Lapangan Tembak.

Tembakan menembus ruangan kerja anggota DPR Wenny Warrouw dan Bambang Heri Purnama, pada Senin siang.

Komisi XI DPR RI mengklaim tidak menyetujui penggunaan dana APBN untuk membiayai penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali yang sedang berlangsung saat ini.

DCT yang akan diumumkan KPU RI nanti juga akan memuat nama-nama caleg eks napi kasus korupsi.

Komnas HAM meminta DPR RI segera membentuk tim pengawas pemberantasan terorisme. Pembentukan tim pengawas itu merupakan amanat UU Antiterorisme yang baru.

Sri Mulyani menyatakan target pertumbuhan pada tahun 2019 sudah realistis dan akan menjadi dasar kredibilitas angka perencanaan pada APBN.

Rangkaian sidang tahunan tersebut terdiri dari tiga agenda yakni Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD RI, dan Sidang penyampaian RAPBN Tahun 2018.